DAS Bermasalah Jadi Penyebab Utama Banjir di Sulsel

Dan memang benar,  Makassar dan sekitarnya dikepung DAS bermasalah, di antaranya Gowa dan Maros. Terbukti bulan lalu, ketiga daerah bertetangga itu diserbu banjir.

Sembilan tahun yang lalu, Kompas.com pernah menulis bahwa hutan DAS Jeneberang  tinggal 8.259 hektar, artinya 13,3 persen dari luas wilayah DAS Jeneberang yang 61.733 hektar.

Jumlah itu jauh dari batas normal sebesar 47,22 persen, seperti dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kawasan hutan terus berkurang sejak pertengahan tahun 1990-an akibat alih fungsi lahan. DAS Jeneberang didominasi pertanian lahan kering seluas 29.334 hektar (47,52 persen). Lahan semak belukar lebih luas dari hutan, yakni 12.530 hektar (20,3 persen).

Dan sekarang ini berdasarkan data, dari 303 ribu hektare lahan di wilayah aliran sungai sebanyak 103 ribu hektare merupakan lahan tanaman pertanian satu musim.

Untuk Gowa sendiri, sejak 2015, Siti mengaku melihat kerusakan hutan dan khawatir lantaran ada pembangunan di sloping zone, di lereng.

"Waktu itu, saya minta unit konservasi perhatikan Malino, Gowa, karena saya sangat khawatir. Karena Malino memang lagi membangun sebagai wilayah wisata, jaraknya juga gak jauh dari Makassar," ungkapnya.

Maka langkah yang diambil untuk penyelamatan, yakni penanganan kembali lahan semusim menjadi annual plant dan penataan ulang penanamannya, jika memungkinkan harus ada hutan sosial.

Semua harus kerja keras, dan mengubah cara berpikir aparat untuk melihat DAS sekaligus mengupayakan anggarannya.

"Tidak boleh hanya lihat anggaran APBN saja, karena ada juga kewajiban-kewajiban pemegang izin untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan. Itu juga akan kita intensifkan. Kalau perbandingan lahannya 200 ribu hektare se-Indonesia, untuk tahun ini kita dukung dengan dana perizinan itu sebenarnya bisa 400 ribu hektare," terangnya.

Siti melihat bahwa intensitas bencana alam di Indonesia sangat tinggi selama periode 2016-2018, kejadian banjir dan longsor sudah di atas 40 kali per tahun.

“Kan ada bulan basah, jika bulan basah hanya 4-5 bulan setahun, berarti intensitas bencana sangat tinggi,” ujarnya.

Dan untuk mengantisipasi itu, siti mengatakan, dibutuhkan membangun forest management unit, yang dinamakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk mencegah bencana alam ke depannya.