Cacat Hukum, Koalisi Masyarakat Sipil Meminta RUU Minerba Dihentikan

Klikhijau.com - Komisi VII DPR RI akhirnya menunda rapat kerja dengan Pemerintah yang diagendakan tanggal 8 April 2020. Rapat kerja tersebut sejatinya membahas Pengambilan Keputusan Tingkat I atas...

Anis Kurniawan 6 tahun yang lalu
0
Cacat Hukum, Koalisi Masyarakat Sipil Meminta RUU Minerba Dihentikan
Bacakan Artikel
Rekomendasi

Kalaupun ditunda dan akan dilanjutkan lagi harus melalui proses dan tahapan pembahasan yang benar sesuai dengan Undang-Undang dan Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945.

Penundaan ini tidak cukup dua minggu atau dua bulan. Tetapi harus dalam waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan RUU Minerba dengan benar dan melibatkan partisipasi publik secara langsung.

“Sebaiknya saat ini DPR dan Pemerintah mempublikasikan naskah RUU Minerba ke publik, agar dapat dinilai dan diberikan masukan oleh masyarakat. RUU Minerba ini bukan barang rahasia yang harus ditutup-tutupi oleh DPR dan Pemerintah, apalagi dengan langkah main sembunyi-sembunyi”, ujar Yusri Usman di Jakarta (7 April 2020).

Lebih lanjut, Yusri Usman menambahkan waktu yang ada saat ini perlu dimanfaatkan untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat dan stakeholder.

Serta memperbaiki materi-materi substansi RUU Minerba agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi. Yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam pertambangan yang untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“DPR dan Pemerintah di tengah-tengah kondisi darurat karena wabah Covid-19 jangan coba-coba mengelabuhi masyarakat. Dan memaksakan pengambilan keputusan atas RUU Minerba, risikonya besar. Baik risiko bagi tata kelola pertambangan maupun risiko bagi Anggota DPR dan Pemerintah karena telah melanggar hokum,” tegas Yusri.

Ia menegaskan, apabila RUU Minerba dipaksakan lanjut mengambil keputusan, maka KMPM akan melaporkan secara hukum dan membawa ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

“Karena secara sadar sebagai anggota DPR telah melanggar konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, UU MD3. Juga UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tata Tertib DPR RI. Termasuk juga akan mengajukan jucial review ke Mahkamah Konstitusi jika sudah diundangkan,” ungkap Yusri Usman.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags