Agustus Bukan Hanya Puncak Kemerdekaan, Tapi Juga Puncak Karhutla

[hijau]Kemarau akan memuncak di Agustus --bulan kemerdekaan[/hijau] Klikhijau.com - Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Bahk...

Agustus Bukan Hanya Puncak Kemerdekaan, Tapi Juga Puncak Karhutla
Bacakan Artikel
Irhyl R  Makkatutu

Aktif menulis dan menyukai kopi di tengah kesibukannya mengaktivasi Taman Baca Masyarakat "tandabaca"

[hijau]Kemarau akan memuncak di Agustus --bulan kemerdekaan[/hijau]

Klikhijau.com - Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Bahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian LHK bersama dengan Pemerintah Daerah Riau harus turun tangan.

Salah satu agenda yang dilaksanakan yaitu Rakor Sinergitas Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Riau di Pekanbaru, salah satunya, yakni karhutla, Senin, 15 Juli 2019.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengungkapkan, Pemerintah Daerah Provinsi Riau serius dalam menanggulangi karhutla yang diperkirakan akan mencapai puncaknya Agustus nanti

"Salah satu solusi agar masyarakat di Provinsi Riau tidak membakar lahan adalah memberikan subsidi. Bukan hanya subsidi, tetapi peralatan berat untuk membantu mengolah lahan," ungkap Ahmad.

Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan, beberapa kejadian karhutla yang sudah terjadi di bulan ini membuat para pihak meningkatkan kesiagaan dilapangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan Manggala Agni KLHK adalah dengan melakukan pemadaman serta patroli terpadu dengan TNI, Polri, dan Masyarakat sejak bulan Mei 2019.

"Sejak kebakaran tahun 2015 kami berupaya melakukan perubahan paradigma dengan mengutamakan pencegahan dengan patroli terpadu, kampanye, pelatihan bagi stakeholder, serta pembentukan dan pelatihan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA)", ungkap Raffles.

Raffles melanjutkan, Patroli terpadu di wilayah rawan karhutla sedang kita upayakan untuk dipermanenkan menjadi patroli rutin dengan komando bertingkat pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Raffles juga menerangkan, program pemerintah yang mendukung penyiapan lahan tanpa bakar. Hal itu sudah banyak menampakan hasil dan mendapat apresiasi dari negara lain. Program ini menjadi solusi alternatif dalam mengelola bahan bakaran di lapangan yaitu dengan praktek pembuatan cuka kayu, kompos, dan briket arang.

Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana Kemenko PMK, Iwan Eka, mengungkapkan kita harus fokus pada salah satu dari tujuh prioritas pada RPJMN 2020-2024 yaitu membangun lingkungan hidup, mencegah bencana, dan perubahan iklim.

Dihadiri 80 orang peserta

Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hukum, Jhoni Siahaan, menjelaskan selain upaya pencegahan karhutla dan penyadartahuan masyarakat, penegakan hukum juga merupakan upaya prioritas pasca kebakaran hutan dan lahan agar tidak terulang.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2