Tentang “Surrogate Mother” dalam RUU Ketahanan Keluarga

Klikhijau.com - Selain RUU Cipta Kerja, terdapat pula RUU yang juga dinilai kontroversial, yakni RUU Ketahanan Keluarga. Regulasi ini dianggap telah masuk pada ruang privat warga negara, yakni keluarg...

Tentang “Surrogate Mother” dalam RUU Ketahanan Keluarga
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Selain RUU Cipta Kerja, terdapat pula RUU yang juga dinilai kontroversial, yakni RUU Ketahanan Keluarga. Regulasi ini dianggap telah masuk pada ruang privat warga negara, yakni keluarga. Dalam RUU tersebut terdapat salah satu substansi yang patut diapresiasi, yakni berkenaan dengan pengaturan mengenai larangan praktik sewa rahim wanita lain yang bukan istrinya atau yang biasa dikenal dalam dunia internasional dengan istilah surrogate mother.

Memahami surrogate mother

Pada intinya, surrogate mother adalah perempuan yang menampung pembuahan suami isteri dan diharapkan melahirkan anak hasil pembuahan. Dengan bahasa sederhana dapat dimaknai sebagai “ibu pengganti”.

Dalam RUU a quo digunakan diksi “surogasi”, dimana pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 141.

Dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “surogasi” adalah praktik sewa menyewa rahim secara komersial. Atau pinjam-meminjam rahim secara sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau lembaga atau jaringan terorganisasi untuk keperluan memperoleh keturunan dengan teknologi reproduksi bantuan.

[irp]

Tidak dapat dipungkiri bahwa surrogate mother merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini. Praktik demikian telah menjadi alternatif lain bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui metode bayi tabung.

Ketentuan larangan surrogate mother

Secara umum praktik surrogate mother di Indonesia merupakan suatu larangan, setidaknya terdapat tiga ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar rujukan. Pertama, Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Lanjut ke Halaman 2
Pilih Halaman: