Sawah Terpanggang, Hutan Adat Bertahan, Melihat Ketahanan Pangan Sulawesi Saat El Nino

Namun, di balik lanskap data yang menunjukkan kerentanan sistemik tersebut, tersimpan cerita tentang daya tahan ekologis dan sosial. Masyarakat di berbagai belahan pulau Sulawesi telah lama bergaul dengan ketidakpastian iklim.

Jauh sebelum instrumen satelit modern dan indeks sains diperkenalkan, komunitas lokal di tanah Bugis, Makassar, hingga kawasan adat Ammatoa Kajang di Bulukumba telah memetakan siklus alam melalui pengamatan mendalam terhadap penanda lingkungan.

Membaca alam lewat musyawarah dan pengetahuan lokal

Di dalam ruang dialog ini, penentuan jadwal tanam tidak dilakukan secara acak. Pemangku adat membaca tanda-tanda alam yang dikenal sebagai Pappaseng atau petunjuk astronomi tradisional (Pannanrang), seperti pergerakan rasi bintang Bintang Tiga (Binting Babi) serta perubahan perilaku flora dan fauna setempat.

Ketika hasil pembacaan menyepakati hadirnya siklus kemarau ekstrem, keputusan kolektif langsung diambil, menggeser pola tanam dari padi yang butuh banyak air ke varietas lokal yang tahan kering, membagi alokasi air irigasi secara bergilir (Mappasiraja), atau mengganti sebagian areal pesawahan dengan tanaman palawija. Kesepakatan ini mengikat seluruh warga desa, sehingga risiko kegagalan panen tidak ditanggung secara individual, melainkan dimitigasi bersama.

Sementara itu, di pedalaman Kabupaten Bulukumba, masyarakat adat Ammatoa Kajang menerapkan filosofi hidup Pasang ri Kajang. Salah satu ajaran intinya adalah kewajiban menjaga Borong Karama’ (hutan keramat) dan Borong Luara (hutan pembatas). Hukum adat melarang keras penebangan pohon, pembakaran, maupun pengrusakan vegetasi di dalam kawasan hutan tersebut.

Prinsip pelestarian yang dipegang teguh secara lintas generasi ini terbukti menjadi benteng hidrologis yang tangguh. Saat daerah lain mengalami penyusutan debit sungai dan kekeringan sumur akibat El Nino, mata air dari kawasan hutan adat Kajang tetap mengalir.

Hutan berfungsi layaknya spons raksasa yang menyimpan cadangan air hujan saat musim basah dan mengalirkannya secara perlahan ketika kemarau melanda.

Pelajaran berharga dari El Nino tak hanya datang dari lahan sawah, tetapi juga dari wilayah ekosistem gambut dan pesisir. Pada siklus El Nino kuat tahun 2015/2016, penurunan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut di bawah titik kritis 0,4 meter memicu kebakaran hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektar di seluruh Indonesia, di mana 34% di antaranya membakar lapisan gambut dalam.

Namun, pada periode El Niño 2023/2024, akumulasi kerusakan tersebut dapat ditekan secara signifikan. Data SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan nasional turun menjadi 994.313 hektar dengan porsi kebakaran gambut berkurang menjadi 16%. Penurunan sebesar 30,8% dibanding periode 2019 ini lahir dari perkawinan antara teknologi modern dan pendekatan berbasis komunitas lokal.

Di tingkat tapak, masyarakat di sekitar kawasan hidrologis gambut Sulawesi dan wilayah sekitarnya dilibatkan aktif dalam program pembasahan kembali (rewetting). Pembangunan sekat kanal (canal blocking) dan sumur bor oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dikombinasikan dengan kearifan warga lokal yang memelihara alur air alami dan menjaga kelembapan tanah. Di saat bersamaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BMKG, dan TNI melancarkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menyemai garam (NaCl) pada awan-awan konvektif sebelum puncak kemarau untuk mempertahankan cadangan air waduk strategis.

Langkah teknologis ini berjalan selaras dengan kebijakan diversifikasi varietas pertanian, Penanaman varietas padi unggul berumur genjah dan toleran kekeringan, seperti Inpari 38, Inpari 39, dan Inpari 42, menjadi jawaban teknis yang melengkapi imbauan musyawarah adat dalam forum-forum lokal.

Catatan kritis organisasi lingkungan

Meskipun intervensi teknologi dan program pemerintah berhasil meredam sebagian dampak fisik kekeringan, hasil kajian dan lontaran kritik dari organisasi masyarakat sipil memberikan gambaran yang lebih kompleks.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti bahwa krisis air dan gagal panen yang menyertai fenomena El Nino tidak bisa dibaca murni sebagai bencana alam (natural disaster), melainkan akumulasi dari krisis ekologis akibat kebijakan pembangunan di kawasan hulu dan pesisir.

Dalam Laporan Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Sulawesi Selatan, ekspansi industri ekstraktif seperti tambang nikel di kawasan Luwu Timur, perambahan kawasan tangkapan air, serta alih fungsi hutan menjadi konsesi perkebunan monokultur skala besar dinilai memperparah bentang alam (landscape) Sulawesi dalam merespons kekeringan.

WALHI menegaskan bahwa kerusakan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) melumpuhkan daya dukung lingkungan (carrying capacity). Akibatnya, saat El Niño melanda, tutupan lahan yang aus tidak mampu lagi mempertahankan kelembapan tanah dan mengalirkan air secara konstan ke kawasan hilir pertanian.

Di samping itu, konsorsium masyarakat sipil bidang keadilan iklim mencermati bahwa pendekatan teknokratis, seperti Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) maupun pembagian benih genjah, sering kali berorientasi respons darurat jangka pendek tanpa menyentuh akar masalah.

Program modernisasi pertanian yang memaksakan penyeragaman varietas tanaman juga berisiko mengikis keberadaan benih-benih lokal yang secara alami telah beradaptasi dengan karakter tanah dan iklim setempat selama ratusan tahun.

Tanpa adanya moratorium izin industri ekstraktif di bentang benteng hidrologis serta pengakuan penuh terhadap hak kelola masyarakat atas wilayah adatnya, intervensi teknologi hanya akan menjadi penambal sementara di atas fondasi lingkungan yang kian rapuh.

Menatap masa depan iklim

El Nino bukanlah bencana mendadak yang datang tanpa pola, melainkan bagian dari siklus alam Pasifik yang intensitas dan frekuensinya kian berfluktuasi akibat perubahan iklim global. Mengandalkan satu pendekatan tunggal, baik itu hanya berbasis sains modern, intervensi teknokratis, maupun kearifan masa lalu tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas ancaman ekologis masa kini.

Pengalaman dari Sulawesi memberikan pelajaran berharga bagi tata kelola iklim berkelanjutan, pemodelan data sains dari BMKG dan BPS memberikan proyeksi angka yang akurat, kritik dan analisis organisasi lingkungan mengawal agar pemulihan fokus pada perlindungan kawasan hulu dan hak kelola rakyat, sementara kearifan lokal seperti Tudang Sipulung dan Passang ri Kajang menyediakan wadah sosial, kepatuhan komunitas, dan etika lingkungan untuk mengeksekusi aksi adaptasi di lapangan.

Ketika data sains, koreksi kebijakan lingkungan, dan tradisi lokal saling menguatkan, El Nino tidak lagi dihadapi dengan kepasrahan, melainkan dengan kesiapsiagaan terencana. Dari bentangan hutan adat yang dijaga hingga ke petak-petak sawah yang dikelola lewat musyawarah, masyarakat lokal membuktikan bahwa daya tahan sejati tumbuh dari akar pengetahuan dan kebijakan yang konsisten merawat alam tempat mereka bermukim.