Pentingnya Transapansi Data demi Menekan Laju Kerusakan Hutan

Pihaknya menyebutkan, bahwa data deforestasi di Indonesia meningkat sebelumnya, 2.45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4.96 juta hektare (2012-2020).

“Dari data bisa terlihat, bahwa sejak adanya kebijakan moratorium, justru kita kehilangan hutan. Kalimantan dan Sumatera yang cukup masif kerusakannya,” kata Kiki Taufik.

Pada kondisi kejadian kerusakan hutan yang cukup masif ini, pihaknya melihat, peta data Mapsevice milik  KLHK, tidak semua data yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh publik,

Di Indonesia terdapat  lima lembaga penelitian dunia yang mengukur laju deforestasi, diantaranya KLHK itu sendiri, University of Maryland, European Commision JRC, Atlas Nusantara (Tree Map) dan Map Biomass. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2001 – 2020.

Kiki menyebutkan, terdapat perbedaan data dengan tingkat akurasi yang berbeda pula yang ditemukan dari ke lima institusi tersebut.

Angka deforestasi Indonesia 2001-2020, data dari KLHK angka total kerusakan dalam satuan hektare mencapai 14.126.900, sementara University of Maryland 9.872.207, kemudian European Commission-JRC 22.450.801, Altlas Nusantara 10.012754 dan Map Biomass 13.065.825.

”Pemerintah tetap keukeh bahwa deforestasi berhasil ditekan dengan adanya kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan HTI,” katanya lagi.

David Gaveau dari TheTreeMap mengatakan ada dua perbedaan dari penyajian data yang dilakukan lembaganya, pertama adalah akurasi pengguna dan dan akurasi prosedur.  Data yang disajikannya, terupdate setiap 6 hari sekali sedangkan, data yang dimiliki oleh  pemerintah Indonesia bisa mencapai 16 hari.

Dia menambahkan, Dirjen KLHK mengatakan tidaklah salah Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menekan angka kehilangan lahan hutan.  Data terakhir pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi saat ini adalah yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun.

Kementerian mencatat kehilangan lahan sebanyak 115.460 ha karena deforestasi tahun 2019-2020."Saya tidak setuju angka ini, saya rasa kementerian memperkecil angka itu," kata david.

“Kita tidak tahu, data siapa yang salah. Sebenarnya kami ingin mengajak pemerintah untuk menyamakan persepsi terkait pemantauan, data ini dan kemudian sama-sama mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah tepat,”

David mengatakan, mengawal hutan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan adanya transparansi data akan dapat mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi.

“Memang benar ada perbedaan data dan informasi terkait deforestasi, tetapi bahwa ada terjadinya kerusakan hutan adalah nyata, belum terlambat untuk fokus menyelamatkan hidrologi,” pungkasnya.