Pencemaran Limbah B3 di Hutan Jombang Delik Biasa, Polisi Diminta Tak Tunggu Korban

Pencemaran Limbah B3 di Hutan Jombang Delik Biasa, Polisi Diminta Tak Tunggu Korban
Pencemaran Limbah B3 di Hutan Jombang Delik Biasa, Polisi Diminta Tak Tunggu Korban, - Foto: Ecoton
Bacakan Artikel

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang telah turun ke lapangan untuk mengambil sampel dan melakukan uji laboratorium guna memastikan kandungan kimiawi material tersebut.

Namun, bagi ECOTON, identifikasi jenis limbah hanyalah langkah awal. Pengusutan aktor di balik pembuangan ilegal ini jauh lebih mendesak agar kasus serupa tidak terus berulang di kawasan hutan Jawa Timur.

Prigi mengingatkan aparat penegak hukum mengenai konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam regulasi tersebut, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan pada prinsipnya merupakan delik biasa, bukan delik aduan.

"Artinya, aparat penegak hukum bisa langsung bertindak begitu ada indikasi pencemaran. Tidak perlu menunggu masyarakat jatuh sakit, menjadi korban, atau melapor terlebih dahulu," kata Prigi.

"Harus ditelusuri siapa yang membuang, dari mana rantai asal limbah industrinya, dan siapa yang bertanggung jawab," sambungnya menegaskan.

Tiga Tuntutan untuk Penyelamatan Carangwulung
Pola penanganan kasus pembuangan limbah B3 di kawasan hutan kerap berakhir tanpa kejelasan, sampel diperiksa, proses berhenti di tengah jalan, dan pelaku tak pernah tersentuh hukum. Untuk mencegah Carangwulung mengalami nasib serupa, ECOTON bersama Kelompok Pelindung Hutan dan Pelestari Mata Air (KEPUH) Wagisan melayangkan tiga desakan utama:
 -Transparansi Uji Laboratorium, Mendesak DLH Kabupaten Jombang menuntaskan investigasi dan mempublikasikan hasil uji material secara terbuka kepada masyarakat agar warga mengetahui tingkat risiko yang mereka hadapi.

-Pemulihan Ekosistem Segera, Melakukan pembersihan dan remediasi lingkungan di tiga titik terdampak sebelum material berbahaya tersebut meresap lebih dalam ke lapisan tanah dan mencemari sumber mata air warga.

-Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu, Meminta aparat kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup melacak jejak pelaku serta korporasi penghasil limbah untuk diproses secara pidana.

"Jangan menunggu sampai tanaman warga mati atau sumber mata air tercemar baru kita sibuk bertindak. Hutan ini bukan tempat sampah sisa produksi. Ada kehidupan yang harus kita lindungi di dalamnya," pungkas Prigi.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2
Editor

Arman Jaya

Bergiat di isu-isu ekososial, pesisir dan pedesaan