Pemprov KEPRI Siap Terapkan Pendanaan Berkelanjutan untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan  

Pada pelaksanannya, penganggaran pengelolaan kawasan konservasi akan digunakan antara lain untuk pengendalian pemanfaatan zonasi kawasan, aktivitas pengawasan, penyadartahuan, pendidikan lingkungan hidup, serta mendorong kegiatan pariwisata berkelanjutan dalam rangka pelestarian ekologi dan peningkatan manfaat ekonomi kawasan konservasi bagi masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang profesional dan didukung skema pendanaan berkelanjutan, Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan banyak manfaat, baik secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Terkait hal ini, kami turut mendukung dan mendampingi pembentukan UPTD Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Kepulauan Riau melalui program USAID Kolektif. Selanjutnya melalui program Koralestari yang didukung pendanaan dari Global Fund for Coral Reef kami mendukung tahapan lanjutannya yaitu penerapan BLUD. Sistem ini merupakan salah satu model pengembangan lembaga pengelola kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan,” pungkas Direktur  Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman.

***

Tentang YKAN

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. YKAN memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan non konfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.ykan.or.id.

Tentang Koralestari

Koralestari bertujuan membantu mengatasi kurangnya pendanaan terkait konservasi dan restorasi terumbu karang melalui skema pendanaan inovatif dan investasi ke usaha-usaha yang ramah terumbu karang. Solusi pendanaan inovatif ini meliputi karbon biru, asuransi terumbu karang, pendanaan mandiri kawasan konservasi perairan melalui BLUD, pengembangan komoditas berkelanjutan, dan pembentukan fasilitas pendanaan usaha berbasis masyarakat. Program ini berlangsung dari tahun 2024 hingga 2029 dengan lokasi  di Laut Sawu, Provinsi Nusat Tenggara Timur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.