Cerita Warga Berdaya dan Kota yang Anti Ketahanan Lingkungan

Kewargaan ekologis

Kita sepakat, kota bukanlah sekadar tempat untuk ditinggali. Kota adalah tempat untuk perjuangan kewargaan, perjuangan ruang hidup karena setiap jengkal tanah dan mangkuk air adalah perjuangan sumber daya.

Faktor tempat dan faktor perjuangan itu saling terhubung dan melebur seperti halnya kesadaran dan aksi menyelamatkan lingkungan dari individu atau komunitas perkotaan. Mereka merasa, tanah dan air adalah ‘barang publik’ yang mesti dijaga kelestariannya.

Itu menurut Holston dalam buku Politik Kewargaan yang dieditori Eric Hiariej dan Kristian Stokke (2018)

Kewargaan ekologi, atau warga dengan praktik pro ramah lingkungan merupakan tema yang marah di tahun 1990-an namun relevansi dan kedalamannya terus menarik sampai kini untuk dibicarakan (Melo-Esecrihuela, 2008).

Keterlibatan warga dalam pengelolaan lingkungan bukan hanya menyangkut hak dan kewajiban seorang warga negara. Namun juga di dalamnya terdapat ideologi yang menjadikan gerakan ekologi punya nafas yang lebih panjang dan punya kompleksitas yang lebih menarik dikaji.

Misalnya, ada bank sampah, komunitas lingkungan, sungai, ada juga di ranah teologi warga dalam jihad lingkungan, ada fikih air, ada fikih tanah, dan seterusnya yang memperkuat ekosistem gerakan lingkungan.

Di Kota Yogyakarta, banyak keterlibatan warga dalam keseharian yang terlibat mempertahankan keseimbangan lingkungan. Misalnya kelompok yang menekuni sungai, bank sampah, tata ruang, kelompok warga berdaya, Jogja asat, dan banyak lagi aktivitas sehari-hari. Semua berkorelasi dengan upaya mempertahankan bumi-nya agar tetap layak huni dan tidak cepat menjadi neraka bagi ekosistem kehidupan.

Upaya melindungi, memproteksi, dan mengkonservasi

Di tengah perkotaan yang terus menerus mengalami degradasi diakibatkan oleh praktik pengabaian aspek ekologi secara berlebihan di dalam kerja kerja kebutuhan material.

Bentuk bentuk politik keseharian ini barangkali menjadi kontributif untuk membangun aspek politik lainnya yang berkarakter keseharian, individual, kelompok kecil, dan berperspektif ekologi sebagai barang politik yang layak diperjuangkan: air, udara, tanah, energi, ruang, dan sebagainya.

Bentuk kewargaan ekologis ini menurut Profesor Andrew Dobson (1998) dapat melipatgandakan potensi distruptif-nya di dalam pengelolaan lingkungan.

Warga berdaya bukan hanya agen tetapi agensi dalam bahaya Foucault. Esensi dalam pendekatan berbasis agensi ini, proses negosiasi melalui berbagai agen dapat membuat tuntutan antara lain tentang kota untuk kota, dan melalui ruang-ruang kota.

Kesadaran ini yang dibangun oleh ‘kelompok’ warga berdaya di Yogyakarta seperti Elanto dan Dodok yang terus mengupayakan leberasi ekologis dalam berbagai format teatrikal dan dialog keseharian.

Ideologi kelestarian lingkungan apa yang kita pilih?

Pertama, melek informasi yang memadai mengenai banyak hal. Kedua, mampu melipatgandakan sumber daya yang ada (sosial media, pertemanan, jaringan, dan sebagainya). Ketiga, memiliki energi kreatif yang terbarukan.

Kita bisa lihat aksi teatrikal kreatif dalam tajuk demo tunggal, kampanye poster digital, dan semua itu menjadi aktivitas sehari-hari untuk kebaikan ruang hidup bersama (small act of resistance). Berdimensi keberpihakan terhadap lingkungan dan juga pada akhirnya untuk manusia.

Membaca paradigma warga juga penting di dalam memperjuangkan isu lingkungan. Ideologi kelestarian lingkungan apa yang kita pilih sebagai rujukan selama ini?

Misalnya, apakah paham Biosentrisme yaitu teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan, etika bumi, dan anti spesiesisme. Atau paham Ekosentrisme (The Deep Ecology yang mentransformasikan praktik shallow ecology di dalam memperjuangkan keseimbangan.

Pandangan lainnya juga seperti pandangan Ekofeminisme yang melawan Androsentrisme (Rachmad Dwi Susilo, 2014). Setidaknya ketiga pendekatan ini menyumbang di dalam mengupayakan apa yang disebut ekologi pembebasan. Untuk menjadikan hunian/space sebagai ruang bersama untuk keberlangsungan hidup dalam keseimbangan.

Inilah agenda advokasi warga berdaya yang disebut sebagai politik warga mempertahankan keseimbangan ekosistem.