PLTA Metarang di Jantung Borneo, Energi Bersih atau Ancaman Ekologis?

Sebagai catatan lokasi-lokasi ini bahkan hanya memetakan dampak di wilayah hulu cakupan yang lebih luas di hilir bahkan belum terhitung oleh Amdal proyek ini. Melalui laporan ini terungkap bagaimana tahap pertama operasi pemindahan keji dan bengis telah diselenggarakan, sebanyak 28 Keluarga suku Punan dipindahkan pada awal 2023 ke wilayah yang disediakan perusahaan tanpa proses pengambilan persetujuan dan partisipasi bermakna.

Masyarakat mengatakan tempat yang disediakan perusahaan untuk pemukiman, lahan kebun, dan persawahan justru semakin menyulitkan kehidupan mereka.

Mereka mengungkap perlakuan yang tidak manusiawi dari perusahaan, mulai dari program re-settlement tanpa partisipasi bermakna, usulan lokasi dari warga yang tak didengar, legalitas atas lahan dan rumah di lokasi saat ini yang sudah 2 tahun tak kunjung diberikan, opsi keberatan dalam program Land acquisition and re-settlement action plan (LARAP) yang disembunyikan sehingga memojokkan warga untuk memilih dengan terpaksa, begitu juga kegagalan proyek sawah di lokasi baru, semuanya bermuara pada pemiskinan masyarakat asli.

Di Dalam laporan ini Tim NUGAL institute melakukan penelusuran dokumen profil perusahaan PT KHN, untuk mengetahui lebih dalam kelindan para aktor yang terkait di dalamnya. Dari sini terungkap 20 nama aktor di balik KHN termasuk Adaro, Sarawak Energy dan Kayan Patria Pratama (KPP).

Adaro yang memiliki 50 persen saham dari Proyek PLTA Mentarang Induk ini terhubung dengan nama Garibaldi ”Boy” Thohir, kakak kandung dari Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masa kabinet Presiden Jokowi dan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Political Exposed Person (PEP’s) lainnya yang juga terungkap adalah peran keluarga dan kerabat Lauw Juanda Lesmana, seperti Lauw Juanda Lesmana sendiri dan Jimmy Kardono Lauw. Lauw Juanda Lesmana adalah aktor politik dan bisnis ternama di Kalimantan Utara. Tentakel bisnisnya terbentang mulai dari bisnis hotel dan property, perusahaan kayu lapis, perkebunan karet dan kelapa sawit hingga bisnis batubara. Selain tali temali aktor dan oligarki, proyek PLTA Mentarang Induk dan PLTA Kayan juga tak lepas dari jejak perusahaan asing asal Tiongkok, seperti Power Construction Group of China Ltd (Powerchina) dan Sinohydro.

Untuk menghasilkan listrik dari PLTA Mentarang Induk para teknokrat perakit proyek ini akan merampas seluruh bentang kawasan tangkapan air seluas 800.000 hektare lalu diubah menjadi genangan air raksasa di termasuk luasan teknis waduk bendungan seluas 22.604 hektare. Perhitungan tersebut dengan asumsi kondisi air memenuhi dinding bendungan setinggi 230 meter atau setara satu setengah kali tinggi tugu Monas di Jakarta. Penenggelaman dan pembalikan kondisi ekosistem alami sungai menjadi bentang air raksasa bendungan juga akan membalik drastis laju debit air dari kawasan hulu hingga ke kawasan hilir yang berdampak pada navigasi dan frekuensi transportasi air publik, seperti speedboat dari dan ke Pelabuhan Malinau.

Laporan menelusuri jejak daya rusak dan pengalaman bendungan tenaga listrik di tempat Lain, mulai dari PLTA Belo Monte di Brazil, Bagaimana Sungai Mun dan Mekong di Thailand yang dicekik oleh puluhan bendungan tenaga listrik, hingga pembelajaran dari perjuangan orang Punan lain dalam Membatalkan PLTA Baram di Sarawak, Malaysia. Laporan mengungkap ancaman kehilangan dan kerusakan yang akan terjadi kelak di Bentang Tubu-Mentarang. Menenggelamkan Bentang Ekologi Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) yang kaya dengan biodiversitas mulai dari 35 Giram (Nama lokal jeram), telah menjadi ekosistem khusus bagi ikan-ikan endemik, lebih dari 300 spesies burung, 506 jenis Biodiversitas mulai dari flora, fauna, herpetofauna hingga primata.

Ancaman yang telah dan akan muncul adalah konflik sosial dan pemiskinan, hilangnya pengetahuan berburu dan sumber pangan, tamatnya ekonomi dan pengetahuan perempuan, dibangunnya tambang quarry, sebagai pasokan material dan Ruang Hidup lain yang ikut dikorbankan hingga LARAP, mekanisme pengadaan tanah yang menjadi senjata perampasan tanah. Laporan ini juga menyingkap ancaman yang disembunyikan seperti metil merkuri dan bagaimana operasi tipu-tipu PLTA yang selama ini mengaku industri rendah karbon, laporan ini justru mengungkap bagaimana PLTA melepaskan emisi metana yang memiliki ancaman 80 kali lipat daripada gas rumah kaca lainnya seperti karbondioksida.

Laporan ini mempertanyakan sikap Direktur Pengendalian Pencemaran Udara pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang menyatakan bahwa PLTA tidak perlu menyusun persetujuan teknis pembuangan emisi dengan pertimbangan tidak ada sumber emisi yang bersifat kontinyu dari kegiatan tersebut (Laporan, Hal 103).

Selain itu juga Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang menyatakan bahwa kawasan yang akan dicaplok oleh PLTA masuk dalam PIPPIB (kawasan moratorium atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) yang meskipun lahan tersebut akan dialihfungsikan ia akan tetap disebut dan dikategorikan sebagai kawasan PIPPIB,  sebuah pembohongan publik yang keji. (Laporan, Hal 23). Laporan ini juga menagih para pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam deklarasi Heart of Borneo untuk bersuara mencegah alih fungsi kawasan ini diantaranya adalah Kementerian Ekonomi, Kementerian Kehutanan dan pihak-pihak yang ikut dalam deklarasi.

Desakan evaluasi juga ditujukan kepada konsorsium kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang akan mengkonsumsi keseluruhan listrik yang berasal dari PLTA ini, sebelum mengundang bencana.