Perihal Perubahan Iklim dan Ajakan Menteri LHK kepada Kaum Wanita

Klikhijau.com - Perubahan iklim semakin nyata. Karenanya peran semua pihak dan kalangan diperlukan untuk mengatasinya. Salah satu yang diharapkan bisa berperan aktif adalah kaum wanita. Perannya di...

Perihal Perubahan Iklim dan Ajakan Menteri LHK kepada Kaum Wanita
Bacakan Artikel

Pertama, dapat meningkatnya kejadian bencana akibat iklim ekstrim seperti banjir, longsor, rob, danbadai

Kedua, ancaman kawasan pesisir dan tenggelamnya wilayah pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka air laut

Ketiga, gangguan kesehatan seperti meningkatnya penyakit terkait iklim, DBD, malaria, diare, dan timbulnya jenis penyakit baru.

Keempat, menimbulkan kerusakan infrastruktur akibat iklim ekstrim; peningkatan kejadian gagal panen, penurunan produktivitas ternak, tanaman perkebunan dan tanaman semusim;

Kelima, gangguan mata pencaharian masyarakat khususnya pertanian, nelayan; serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem seperti gangguan ekosistem darat, air tawar dan laut, perubahan sebaran geografis species, aktivitas musiman, pola migrasi, ketersediaan, dan interaksi antar spesies, serta invasif species.

Untuk mengatasi bahaya perubahan iklim, maka diperlukan partisipasi aktif semua pihak. Semua harus aktif bekerja sama melaksanakan tindakan terintegrasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Jika hal itu terlaksana maka akan berkontribusi positif terhadap pengendalian perubahan iklim,  juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Perubahan yang dilakukan KLHK

Dalam sambutannya itu, Menteri Siti juga menyampaikan ada beberapa perubahan kebijakan cukup besar dan pesat yang telah dan tengah dilakukan KLHK sejak tahun 2015. Tujuannya adalah sebagai upaya memperbaiki pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Ada beberapa perubahan yang dilakukan meliputi perubahan paradigma kelola hutan dari semula kayu sebagai basis (timber management) menjadi kelola wilayah hutan (forest landscape management).

Kemudian perubahan basis izin dari korporat menjadi keberpihakkan pada masyarakat, dari pola pemberdayaan, menjadi kemitraan yang mengandung arti kesetaraan dan saling menghormati dengan hutan sosial menjadi maskotnya.

Perubahan selanjutnya  adalah  menyederhanakan prosedur perizinan, melalui diundangkanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain itu, bisnis di sektor kehutanan pun diperluas. Dari bisnis dengan manfaat tunggal, menjadi bisnis hutan dan jasa lingkungan secara majemuk, compound, atau juga multi usaha kehutanan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan.

Pola bisnis pemanfaatan hutan, juga diarahkan untuk bermigrasi dari orientasi ekstraktif menjadi bisnis lestari lingkungan. bisnis ini mengutamakan green dan terkait karbon, serta sumberdaya hayati bernilai tinggi dan tetap dijaga. (*)

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2