Peran KPH dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Klikhijau.com - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu jawaban atas kompleksitas dan dinamika pengelolaan hutan. Pemerintah juga telah menetapkan prioritas pembangunan KPH sebagai ba...

IT 7 tahun yang lalu
0
Peran KPH dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
Bacakan Artikel
Rekomendasi

Paku Alam juga meyakini sinergitas multisektor merupakan kata kunci dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah sesuai tema Rakornas KPH 2019, "Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Membangun KPH".

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo mengungkapkan, Kemendagri berperan dalam fasilitasi kesinambungan pusat dan daerah dalam pengelolaan kehutanan sesuai dengan kewenangannya.

Mengawal pengintegrasian KPH kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mengantisipasi ketimpangan kewenangan, diperlukan perbaikan tata kelola birokrasi dan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

Staf Ahli MenPANRB Bidang Budaya Kerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) mendukung kebijakan penguatan SDM di KPH.

"Kami memberikan dukungan untuk pemenuhan kecukupan SDM yang kompeten, melalui alokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPH serta arahan pengembangan Non ASN di KPH," kata Staf Ahli MenPANRB Bidang Budaya Kerja, Teguh Wijanarto.

Penguatan operasionalisasi KPH, memerlukan adanya ketersediaan data dan informasi sebagai wadah saling bertukar informasi diantara KPH.

Oleh karena itu, KLHK mengembangkan sistem informasi yang diberi nama FORSITIKA (Forest System Information For Sharing Technology and Knowledge For KPH).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono juga meluncurkan FORSITIKA sebagai media berbagi informasi mengenai teknologi. Pengetahuan dalam pengelolaan dan pembangunan KPH.

KLHK juga memberikan apresiasi terhadap para pihak yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan KPH.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada KPH Yogyakarta Provinsi DIY, KPH Lakiten Bukit Cogong Provinsi Sumatera Selatan, KPH Batu Lanteh Provinsi NTB, dan KPH Kayutangi Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara khusus, KLHK memberikan penghargaan kepada para Srikandi KPH. Yaitu Kepala KPH yang dipegang oleh sosok perempuan, yang diraih KPH Kerinci Provinsi Jambi, KPH Benakat Provinsi Sumatera Selatan, dan KPH Sorong Provinsi Papua Barat.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags