Pentingnya Pemahaman Water Balance untuk Perencanaan Wilayah

Klikhijau.com – pemahaman dan kemampuan analisis pemangku wilayah akan water balance (neraca air/keseimbangan air) sangat penting. Apalagi jika ingin melakukan perencanaan wilayah dengan baik. Water balance adalah suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah tinjauan. Hal ini didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Harus diakui jika perencanaan wilayah memiliki berbagao tantangan, khususnya berkaitan dengan lingkungan dan sumberdaya alam. Terkhusus lagi masalah hutan yang perlu dikelola dengan baik dan diselesaikan dengan dasar-dasar legallly dan scientifically. "Oleh karenanya, kita sebagai garda penjaga sumberdaya alam Indonesia perlu lebih menyiapkan diri. Juga lebih memahami berbagai pengetahuan teknis dalam mendukung tugas-tugas kita. Misalnya dalam hal metodologi waterbalance, dengan kata lain kita harus well-equipped," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. [irp] Hal itu diungkapkan oleh Siti  saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Analisis Spatio-Temporal Neraca Air untuk Mitigasi Bencana, Kamis, 3 September 2020 lalu. Siti juga menuturkan, pelatihan itu memiliki arti penting  untuk mendasari pemahaman tentang konsepsi mengenai lingkungan dan bentang alam. Selain itu, juga tentang kewilayahan dan pengelolaan wilayah, serta dimensi ekologis dalam water balance. Secara konkrit, pemahaman tentang water balance, akan membantu dalam perencanaan wilayah dalam kaitannya dengan konstruksi pembanguan dan dengan daya tampung dam atas air hujan. Analisis water-balance juga berperan dalam menentukan bulan basah dan bulan kering. Ini penting untuk periode tanam atau cropping kalender. Sekaligus untuk membangun pola tanam bagi masyarakat cropping pattern. Selain itu, metode water-balance berkaitan dengan tingkat rehabilitasi gambut, dan upaya pembahasan gambut juga dilakukan untuk mencegah karhutla. "Saya berharap pelatihan ini akan sangat berguna bagi kawan-kawan semua di lapangan, karena saya tahu persis data klimatologi dari BMKG cukup banyak dan cukup baik. Datanya juga kita rasakan sangat membantu khususnya bagi kawan-kawan di wilayah konsentrasi karhutla yang terus intens bersama data BMKG," tambah Siti. Tidak hanya itu, ia juga menambahkan pentingnya kelengkapan diri dengan metode teknis, kelengkapan data, serta pemahaman dasar. Sebab hal ini  akan sangat menolong dalam bekerja. Dan tentu akan sangat membantu menjaga sumber daya alam, menjaga negeri  Indonesia tercinta. [irp]

Metode jarak jauh

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK Helmi Basalamah menyampaikan kegiatan ini terdiri dari 2  rangkaian, yaitu kegiatan sosialisasi kebijakan yang dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan. Metode yang digunakan adalah metode jarak jauh secara elektronik/E-learning, yang merupakan kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK dengan Ditjen PDASHL. KLHK juga bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada pada sosialisasi dan pelatihan yang diikuti oleh para pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah ini. "Melalui sosialisasi ini diharapkan para pemangku kebijakan di daerah dapat memahami kebijakan terkait dengan mitigasi bencana. Terutama bencana kekeringan dan kelangkaan air, yang dapat diinternalisasi dan dimplementasikan dalam perencanaan pembangunan di daerah," tutur Helmi. Peserta  diharapkan mampu menganalisis Hujan dan Proses Hidrologi, menganalisis Ketersediaan Air Permukaan dan Air Tanah. Selain itu, juga diharapkan mampu menjelaskan landform/bentuk lahan dan potensi Sumber Daya Air, menganalisis kebutuhan air, menganalisis neraca air, dan melakukan Paparan Hasil Identifikasi neraca air. Pelatihan ini  dimulai tanggal 3 sampai 8 September 2020 dengan metode jarak jauh/e-learning. Peserta sejumlah 200 orang terdiri dari analis data, analis tata ruang, analis perencanaan strategis dan tenaga fungsional (PEH) yang berkecimpung di bidang hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dari instansi Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Bappeda Provinsi, Bappelitbangda, BPDASHL, serta Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS (PEPDAS). [irp]