Pemodal Perusakan Hutan di Sulbar Berhasil Ditahan oleh Gakkum KLHK

Klikhijau.com –  Kasus perusakan hutan di Sulawesi Barat (Sulbar) terus bergulir. Sebelumnya Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah melakukan penahan terhadap KM (35). KM merupakan tersangka yang be...

Tim Redaksi 2 tahun yang lalu
0
Pemodal Perusakan Hutan di Sulbar Berhasil Ditahan oleh Gakkum KLHK
Bacakan Artikel
Rekomendasi

Hasil dari koordinasi tersebut, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi membentuk tim operasi gabungan bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, POM KOREM 142 TATAG Mamuju, dan Ditreskrimsus Polda Sulbar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan berhasil mengamankan penanggung jawab lapangan berinisial KM (35) beserta barang bukti satu unit ekskavator yang sedang digunakan untuk membuka, mengerjakan, dan mengolah lahan untuk dijadikan perkebunan sawit, berupa pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 8 Km dan lebar 4 meter.

Saat mengamankan ekskavator, tim operasi sempat dihadang oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan kelompok tani masyarakat adat. Setelah bernegosiasi, tim berhasil mengamankan alat berat tersebut dan menitipkannya di Polres Mamuju Tengah. Selain itu, KM (35) sebagai penanggung jawab lapangan ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju, Sulbar, untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi. Setelah dilakukan pengembangan, tim penyidik kembali menetapakan tersangka baru berinisial SR (45) yang berperan sebagai pemodal.

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menjerat Tersangka dengan  Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan/atau Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c, Undang – undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;  sebagaimana diubah dengan Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, dengan ancaman pidana paling lama 10  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah).

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags