Pembalakan Liar Kayu Marak di 5 Provinsi, Transaksinya Penuh Intrik

Klikhijau.com - Hasil pemantauan di lima provinsi (Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) menemukan beberapa pelanggaran dalam implementasi Sistem Verifikasi Legali...

Pembalakan Liar Kayu Marak di 5 Provinsi, Transaksinya Penuh Intrik
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Hasil pemantauan di lima provinsi (Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) menemukan beberapa pelanggaran dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Di hulu misalnya, pemegang konsesi dan industri primer bekerjasama melakukan praktek pembalakan liar di luar konsesi. Dua ilegalitas (kayu dan dokumen) ‘disulap’ menjadi legal dan tersertifikasi SVLK.

Temuan lainnya, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berkedok kelompok tani melakukan pembalakan liar di luar areal izin namun diklaim berasal dari lokasi izin.

Di hilir, Surabaya dan Gresik merupakan salah satu daerah tujuan kayu ilegal dari berbagai daerah di luar Jawa seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan.

Penindakan hukum kebanyakan dilakukan di pelabuhan kedatangan, jarang pada pelabuhan keberangkatan.

Selain itu, pembeli kayu dengan transaksi legal sulit dijerat hukum layaknya supplier yang melakukan pembalakan liar.

Sedangkan pada izin perusahaan ekspor di Semarang, ditemukan telah melakukan penyalahgunaan dengan menjual dokumen V-Legal kepada pelaku usaha yang tidak memiliki S-LK.

Secara rinci, dari 32 perusahaan kayu yang dipantau telah menghasilkan 34 laporan kepada pihak terkait antara lain: 11 perusahaan dilaporkan ke Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) atas temuan pelanggaran SVLK; 7 perusahaan dilaporkan ke penegak hukum atas indikasi pelanggaran tindak pidana kehutanan; 2 perusahaan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena isu pencemaran lingkungan; dan 14 Perusahaan dilaporkan ke Dirjen PHPL Kementerian LHK karena terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan ekspor yang tidak ditindak oleh LVLK.

Pelanggaran dari hulu ke hilir

Di lapangan, dari hulu, hilir sampai ekspor masih terjadi penyimpangan/ pelanggaran ketentuan SVLK dan pelanggaran kehutanan sebagaimana tabel berikut ini:
Hulu:

1.     Pemalsuan dokumen kayu yang dilegalisasi dengan surat kayu dari Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT).

2.     Izin Pemanfaatan Kayu [IPK] berkedok kelompok tani yang melakukan pembalakan liar di luar areal IPK, kayu hasil pembalakan di klaim berasal dari lokasi IPK

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2