Pakaian Adat dan Komitmen Pemerintah dalam Melindungi Masyarakat Adat

Klikhijau.com – Ada pemandangan menarik saat sidang tahunan MPR RI tahun 2021 (16/8) yakni Presiden Joko Widodo berpidato dengan mengenakan baju adat Suku baduy. Tradisi berbaju adat pada momen ken...

Tim Redaksi 5 tahun yang lalu
0
Pakaian Adat dan Komitmen Pemerintah dalam Melindungi Masyarakat Adat
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – Ada pemandangan menarik saat sidang tahunan MPR RI tahun 2021 (16/8) yakni Presiden Joko Widodo berpidato dengan mengenakan baju adat Suku baduy.

Tradisi berbaju adat pada momen kenegaraan seperti ini sebenarnya sudah sering dilakukan para pejabat negara. Ini sekaligus menjadi simbol betapa bangsa ini bertumbuh dari keragaman budaya, agama, ras dan adat istiadat.

Dalam keberagaman itulah Indonesia berdiri satu hati dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Baju adat Presiden seolah memberi pesan betapa pentingnya menaruh perhatian pada setiap jengkal wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

Di sisi lain, tradisi baju adat juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Baca Juga

Komitmen pemerintah

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah menyerahkan 8 SK Penetapan Hutan Adat pada 30 Desember 2016, dan 35 SK selanjutnya pada 7 Januari 2021. Ini menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan percepatan pengakuan terhadap kawasan hutan adat.

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kawasan hutan adatnya juga menjadi salah satu bukti kehadiran Pemerintah untuk melindungi hak masyarakat tradisional. Termasuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Komitmen Pemerintah ini semakin nyata dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam regulasi ini telah diperjelas salah satunya dengan menetapkan Peta hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat yang ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas ± 1.090.755 Ha.

Data dan potensi hutan adat yang masuk dalam Peta hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat tersebut sebagiannya menunggu pengesahan keputusan tentang  perlindungan dan pengakuan masyarakat adat yang berhak atas kawasan adat dimaksud dari pemerintah daerah.

Keberadaan pemerintah daerah penting karena pengakuan dari pemerintah daerah melalui peraturan daerah atas MHA dan wilayahnya menjadi syarat kukuhnya keberadaan MHA di suatu daerah sebagaimana diatur dalam UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags