Meninjau Ulang Tata Kelola Sampah, Pernyataan Kritis Mario Soroti Regulasi Tamangapa dan Proyek PLTSA
Klikhijau.com- Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar kembali menuai sorotan tajam karena dinilai terlalu bertumpu pada pendekatan teknokratis dan instruksi sepihak. Alih-alih menghadirkan solusi berkelanjutann, regulasi pembatasan limbah dan rencana proyek infrastruktur justru memicu ketimpangan baru, menggerus penghidupan kelompok rentan, hingga melahirkan penolakan di tengah warga.
Kritik mendasar tersebut mengemuka dalam forum diskusi publik "Klikhijau Go To Kampus 2026" bertajuk Sampah Dalam Pandangan Sosiologi di Universitas Negeri Makassar (UNM) Kampus Gunung Sari, Jalan Raya Pendidikan No. 22, Kota Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Program Studi Sosiologi UNM, Mario, S.Sos., M.Si., membedah secara kritis akar permasalahan persampahan perkotaan yang selama ini kerap disederhanakan.
Mario menegaskan bahwa sampah bukanlah sekadar persoalan fisik, tentang volume limbah yang menumpuk, dikumpulkan, atau dipilah secara mekanis melainkan berakar kuat pada pengelolaan habit atau kebiasaan sosial masyarakat sehari-hari. Tanpa membenahi pola pikir dan perilaku keseharian warga, intervensi kebijakan seketat apa pun tidak akan pernah menyentuh akar persoalan.
Berangkat dari rekam jejak panjangnya mendampingi komunitas akar rumput, Mario menyoroti secara khusus dampak sosial dari perubahan regulasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Kebijakan pemerintah kota yang melarang masuknya sampah tanpa dipilah sejak 1 Agustus lalu serta penutupan metode open dumping dinilai lahir tanpa mempertimbangkan dimensi sosiologis warga yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Akibatnya, banyak pemulung di TPA Tamangapa kehilangan mata pencaharian utama yang selama ini menopang kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Lebih jauh, Mario mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi dan penerbitan regulasi tidak melulu menjadi jawaban tunggal atas krisis lingkungan.
Ia mencontohkan ketegangan sosial yang muncul akibat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di kawasan Tamalanrea yang mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat.
Kasus tersebut membuktikan bahwa proyek teknologi persampahan sering kali hadir dengan mengabaikan hak-hak sosial masyarakat lapisan bawah serta menutup ruang partisipasi publik.
Bagi Mario, perubahan nyata hanya dapat terwujud apabila kesadaran kognitif masyarakat berhasil diterjemahkan ke dalam tindakan keseharian yang konsisten.
"Pengetahuan itu adalah kesadaran yang dilakukan. Ketika kesadaran itu tidak ditransformasi ke dalam perilaku, maka tidak ada hasil yang bisa kita raih," tegas Mario dalam penekanan filosofisnya, seraya menyentil realitas terdekat di lingkungan akademik di mana ruang-ruang kelas masih kerap menyisakan sampah usai perkuliahan berlangsung.
Relasi kuasa dan kesenjangan sarana dasar
Catatan kritis Mario tersebut mendapat penguatan dari Program Officer yang juga Redaktur Klikhijau.com, Arman Jaya. Menurut Arman, analisis Mario yang berbasis pada pengalaman pendampingan langsung di TPA Tamangapa menunjukkan bahwa persoalan sampah berkelindan erat dengan relasi kuasa, perang kebijakan, dan benturan kepentingan industri, yang diabaikan bahkan tidak mampu dibaca oleh pendekatan sains dan teknologi semata.
"Persoalan sampah kemudian tidak hanya menjadi persoalan teknis atau fisik, tetapi di sana ada relasi kuasa dan dampak kebijakan. Ketika regulasi TPA Tamangapa ditetapkan tanpa melihat perspektif sosiologi, ada pemulung yang kehilangan mata pencariannya yang selama ini menggantungkan hidup dan membiayai pendidikan anaknya di sana, yang hingga kini belum ada kejelasan atas jaminan sosial ataupun jaminan kerja bagi mereka, mereka telah melakukan upaya untuk berbicara ke pemerintah, bahkan telah menyuratinya termasuk DPRD, namun belum ada respon," ujar Arman mendukung pandangan Mario.
Arman menambahkan, rendahnya efektivitas kebijakan pemilahan sampah di Makassar juga dipicu oleh ketidaksiapan infrastruktur pemerintah. Merujuk pada Policy Report 2026 bertajuk Persepsi Publik terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Makassar yang dirilis Marewa Multi Survey Indonesia, tercatat 92,6 persen masyarakat sebenarnya mendukung pembatasan sampah ke TPA (termasuk dukungan bersyarat). Namun, sebanyak 51,1 persen warga menyatakan sarana pemilahan belum tersedia, dan 66,6 persen mengeluhkan ketiadaan wadah maupun ruang sebagai hambatan utama.
Gugatan mahasiswa dari ketimpangan spasial hingga regulasi produsen
Diskusi yang dipandu oleh Raihan mahasiswa Hubungan InternasionalUIN Alauddin Makassar ini juga diwarnai kritik tajam dari kalangan mahasiswa Sosiologi UNM. Soni mempertanyakan ketidakadilan spasial di mana kawasan permukiman ekonomi menengah ke bawah justru paling sering menanggung beban penumpukan sampah dibanding kawasan elite.
Sementara itu, mahasiswa lainnya, Fikri dan Rizki Aprilia, menggugat lemahnya ketegasan regulasi pemerintah terhadap produsen penghasil kemasan sekali pakai (Extended Producer Responsibility), serta mendesak penguatan kelembagaan berbasis warga seperti TPS3R agar masyarakat tidak terus-menerus dijadikan kambing hitam atas kegagalan tata kelola persampahan kota. Menutup forum, peserta didorong untuk mengawal aspirasi pembenahan fasilitas persampahan khususnya dimulai dari kampus.