Diskusi Klikhijau Go To Kampus 2026 di UNM Bedah Persoalan Sampah dari Perspektif Sosiologi
Klikhijau.com - Kebijakan pembatasan dan pemilahan sampah di Kota Makassar dinilai masih menyisakan ketimpangan sosial akibat minimnya penyediaan fasilitas dasar serta terabaikannya nasib kelompok rentan seperti pemulung di TPA Tamangapa. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik "Klikhijau Go To Kampus 2026" bertajuk Sampah Dalam Pandangan Sosiologi di Universitas Negeri Makassar (UNM) Kampus Gunung Sari, Kamis (19/11/2026).
Forum akademik tersebut membedah kompleksitas tata kelola persampahan, ketimpangan dampak sosial, hingga celah regulasi produsen melalui kacamata ilmu sosial.
Kegiatan dibuka dengan sambutan pembuka (opening speech) oleh Ketua Program Studi Sosiologi UNM, Mario, S.Sos., M.Si., serta dipandu oleh Raihan sebagai moderator. Sesi diskusi utama menghadirkan Akademisi Sosiologi UNM, Alwi Usra Usman, sebagai narasumber menggantikan Bahrul Amsal, bersama Program Officer sekaligus Redaktur Klikhijau.com, Arman Jaya, sebagai pemantik diskusi.
Ketimpangan Kebijakan TPA Tamangapa dan Minimnya Sarana Pemilah
Dalam pemaparannya, Arman Jaya menyoroti bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan semata-mata lewat pendekatan teknis atau instruksi kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan habitus masyarakat.
Ia mencontohkan kebijakan larangan sampah organik masuk ke TPA Tamangapa sejak 1 Agustus lalu serta penutupan metode open dumping yang berdampak langsung pada kelompok rentan.
"Persoalan sampah kemudian tidak hanya menjadi persoalan teknis atau fisik, tetapi di sana ada relasi kuasa dan dampak kebijakan. Ketika regulasi TPA Tamangapa ditetapkan tanpa melihat perspektif sosiologi, ada pemulung yang kehilangan mata pencariannya yang selama ini menggantungkan hidup dan membiayai pendidikan anaknya di sana," ujar Arman.
Arman juga mengutip temuan Policy Report 2026 bertajuk Persepsi Publik terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Makassar yang dirilis Marewa Multi Survey Indonesia.
Data tersebut menunjukkan tingginya dukungan publik terhadap pembatasan sampah, namun belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pemilahan di tingkat rumah tangga.
"Hasil survei terakhir menunjukkan 92,6 persen masyarakat mendukung kebijakan pembatasan sampah ke TPA jika dukungan bersyarat ikut dihitung. Tetapi, masih ada 51,1 persen warga yang menyatakan sarana pemilahan belum tersedia, bahkan 66,6 persen menyebut ketiadaan wadah atau ruang sebagai hambatan utama," jelasnya.
Sampah sebagai Konstruksi Sosial dan Desakan Tanggung Jawab Produsen
Senada dengan hal tersebut, narasumber Alwi Usra Usman menegaskan bahwa sampah merupakan konstruksi sosial yang lahir dari rutinitas harian, norma budaya, serta ketersediaan fasilitas di ruang publik. Menurutnya, perubahan perilaku tidak akan berjalan efektif jika sarana pendukung, termasuk di lingkungan kampus belum tersedia.
"Berbicara persoalan sampah adalah cerminan dari kehidupan sosial kita, mulai dari cara kita membeli, memakai, hingga membuang barang. Perilaku memilah akan lebih mudah berlangsung ketika sudah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung jalannya kebijakan," jelas Alwi.
Alwi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar penanganan sampah tidak membebani satu kelompok saja.
"Kita bisa mulai dengan mengurangi sampah dari konsumsi keseharian, membangun kebiasaan memilah, lalu melibatkan semua pelaku mulai dari warga, pemerintah, hingga pelaku usaha untuk bekerja sama," imbuhnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan sesi pemutaran dua video dokumenter mengenai krisis sampah plastik dan praktik pertanian perkotaan (urban farming), serta presentasi materi oleh Nur Adriani pada sesi Presentasi I dan Ulfia Kalsum pada sesi Presentasi II.
Pada sesi tanya jawab, tiga mahasiswa Sosiologi UNM, Soni, Fikri, dan Rizki Aprilia melontarkan pertanyaan kritis seputar ketimpangan penumpukan sampah di pemukiman ekonomi menengah ke bawah, tanggung jawab produsen atas kemasan sekali pakai (Extended Producer Responsibility), hingga efektivitas sinergi antara masyarakat dan pemerintah seperti pada model TPS 3R di kawasan Mariso.
Menutup diskusi, kedua narasumber mendorong mahasiswa Sosiologi UNM untuk tidak berhenti pada ruang diskusi kelas, melainkan mengawal aspirasi penyediaan fasilitas pemilahan sampah hingga ke tingkat pimpinan fakultas dan rektorat kampus.
Kegiatan ini terlaksana sebagai bagian dari proyek kemanusian kampus berdampak, peserta magang Klikhijau dari dua kampus, yakni tiga mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM), Nur Adriani, Ulfia Kalsum, dan St. Nashwa Wahdania Azis, bersama dua mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Muhammad Yunus dan Reihan Zainal