Menavigasi Era TUNA: Memacu Nilai Ekonomi Petani Hutan Lewat Transformasi Peran Penyuluh

Klikhijau.com - Dinamika perubahan iklim yang kian tak menentu dan kompleksitas kebijakan tata kelola hutan, peran penyuluh kehutanan kini dituntut tidak sekadar menjadi penyambung lidah pemerintah. Mereka adalah ujung tombak, mediator, sekaligus agen perubahan yang harus mampu mengawinkan kelestarian hutan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Semangat transformasi inilah yang menjadi roh dalam kegiatan Temu Karya Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Wilayah VI, di Hotel Harper Perintis, Kota Makassar, kegiatan ini mengusung tema strategis: "Optimalisasi Peran Penyuluh Kehutanan untuk Meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH)".

Acara yang mempertemukan sekitar 100 peserta dari unsur penyuluh kehutanan se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, akademisi, LSM, hingga pemerintah daerah ini, dibuka langsung oleh Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan (Kemenhut), drh. Indra Exploitasia, M.Si.

Menavigasi Era TUNA dan Turbulensi Ekosistem

"Kita sekarang berada di era TUNA, yaitu era yang penuh dengan Turbulence (Turbulensi), Uncertainty (Ketidakpastian), Novelty (Kebaruan), dan Ambiguity (Ambiguitas)," ujar Indra di hadapan para penyuluh.

Istilah turbulensi merujuk pada perubahan lingkungan yang terjadi sangat cepat, termasuk bencana alam dan pergeseran kebijakan global yang menuntut adaptasi instan.

Indra menegaskan bahwa jika penyuluh kehutanan tidak memiliki kapasitas yang handal, empati yang tinggi, serta keberanian untuk adaptif, maka langkah-langkah perlindungan sumber daya alam akan kehilangan relevansinya.

"Penyuluh harus hebat. Hebat itu artinya punya rasa empati, adaptif, handal, berani, dan tangguh. Mengapa? Karena ketidakpastian terhadap masa depan sumber daya alam kita nyata adanya. Kita butuh inovasi atau novelty untuk melahirkan gagasan baru di tengah situasi ini," tambahnya.

Indra juga menggarisbawahi pentingnya mengubah mindset. Penyuluh bukan lagi sekadar penyampai informasi teknis, melainkan Knowledge Broker (perantara pengetahuan). Mereka harus mampu menyederhanakan kebijakan rumit dari pusat menjadi bahasa bumi yang dimengerti oleh petani hutan.

Ekonomi Masyarakat, Kunci Kelestarian Hutan

"Kita terus menjaga kelestarian, tapi ekonomi masyarakat di sekitar hutan juga harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan manfaat ekonomi, karena hal itu justru bisa mengancam kelestarian hutan itu sendiri," tegas Kamaruddin dalam sesi wawancara.

Fokus utama Balai P2SDM saat ini adalah meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) dari Kelompok Tani Hutan (KTH). Kamaruddin menjelaskan bahwa produk-produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dikelola masyarakat harus diberikan nilai tambah, mulai dari kualitas pengemasan hingga akses pasar yang lebih luas.