Lahan yang Terkontaminasi Limbah B3 Semakin Meningkat

Sedangkan lahan terkontaminasi non institusi sebagian besar adalah dari kegiatan kecil masyarakat. antara lain dari Penambangan Emas Skala Kecil (PESK), peleburan logam skala kecil, kegiatan recycle barang elektronik bekas dll.

"Meningkatnya luas lahan terkontaminasi Limbah B3 di Indonesia mengindikasikan bahwa masih ada permasalahan di bagian hulu pengelolaan Limbah B3," ungkapnya.

Aplikasi tanggap darurat limbah B3

Penanggulangan itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau tindakan yang sesuai ketentuan. Sementara itu, pemahaman mengenai hal tersebut belum dimiliki secara merata dan seragam oleh stakeholders terkait.

Karena itu,  Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 terus berupaya untuk membangun sarana berbagi informasi dan pengetahuan dalam bidang pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan sistem tanggap darurat limbah B3.

Hal tersebut tidak hanya dilaksanakan melalui pembinaan teknis seperti ini. Namun, juga melalui berbagai media seperti website dan aplikasi mengenai pemulihan dan tanggap darurat limbah B3. Website tersebut dapat diakses melalui alamat http://pemulihanlb3.info/database-2018.

Aplikasi Darurat Limbah B3 pun telah dapat digunakan oleh para responden, para pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum dalam melakukan penanggulangan awal kedaruratan sesuai dengan jenis material dan kejadian yang dihadapi.

Bimbingan teknis ini berpedoman dari amanat pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan teknisnya yang mendasarinya tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3.

Selanjutnya khusus terkait pedoman teknis mengenai penyusunan program kedaruratan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.