Kok Bisa Tren Karhutla Cenderung Meningkat Setahun Jelang Pilkada?

Klikhijau.com - Hal menggelitik mengenai kebakaran lahan dan hutan (karhutla) adalah adanya tren yang meningkat jelang pilkada. Pilkada atau pemilihan kepala daerah, telah menjadi "pesta" yang dira...

Kok Bisa Tren Karhutla Cenderung Meningkat Setahun Jelang Pilkada?
Bacakan Artikel
Irhyl R  Makkatutu

Aktif menulis dan menyukai kopi di tengah kesibukannya mengaktivasi Taman Baca Masyarakat "tandabaca"

Klikhijau.com - Hal menggelitik mengenai kebakaran lahan dan hutan (karhutla) adalah adanya tren yang meningkat jelang pilkada.

Pilkada atau pemilihan kepala daerah, telah menjadi "pesta" yang dirayakan dengan heboh oleh masyarakat. Pesta itu juga merambah pada karhutla.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal International Forestry Review ini menunjukkan hal tersebut.

Penelitian itu mengungkapkan adanya tren peningkatan frekuensi titik api di sejumlah daerah pada setahun sebelum diselenggarakannya pilkada di Indonesia.

Adalah media daring DW yang menyiarkan kabar tersebut. Menurutnya penelitian ini melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai lembaga riset seperti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi PBB untuk pengembangan industri (UNIDO).

Jumlah penyelenggaraan pilkada sebut penelitian tersebut di Sumatra dan Kalimantan selama 17 tahun terakhir mencapai puncaknya pada tahun 2005, 2010 dan 2015.

Hal itu diiringi dengan jumlah titik panas terbesar terjadi pada tahun 2004, 2006, 2009, 2014 dan 2015. Hal ini bertepatan dengan setahun sebelum penyelenggaraan pilkada, kecuali untuk karhutla yang terjadi tahun 2006.

"Penggunaan api sebagai alat pembuka lahan sangat dipengaruhi oleh politik lokal dengan frekuensi yang jelas meningkat sekitar setahun sebelum pemilihan kepala daerah," demikian pernyataan dari penelitian tersebut.

Pendekatan ekonomi politik

Menurut penelitian itu, sebelum pilkada, calon petahana cenderung mengeluarkan izin pengelolaan lahan yang diharapkan akan bisa meningkatkan peluang mereka untuk kembali terpilih dan melanjutkan ke periode pemerintahan kedua. Sementara itu, para calon penantang berkampanye dan menebar janji akan mengalokasikan lahan.

"Izin yang diberikan ini menunjukkan adanya koneksi politik yang menyebabkan kurangnya kontrol dalam menggunakan api untuk pengelolaan lahan. Di Kalimantan, pilkada justru dianggap sebagai penghalang (bukan solusi) bagi perjuangan mengatasi kebakaran hutan dan melindungi lingkungan Kalimantan yang dengan cepat memburuk," tulis penelitian itu.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2