GAKKUM PASTI, Standardisasi Baru Pemasangan dan Pencabutan Plang Pelanggaran Lingkungan

Tim Redaksi 4 jam yang lalu

GAKKUM PASTI, Standardisasi Baru Pemasangan dan Pencabutan Plang Pelanggaran Lingkungan, - Foto: Ist

Bacakan Artikel

Tim Redaksi (lihat semua)

Artikel ini disusun oleh tim redaksi

Artikel terbaru dari Tim Redaksi (lihat semua)

Ngeri, Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Jauh Lebih Liar dari Perkiraan - 02/11/2026
Soroti Disrupsi AI pada Seminar Literasi MGMP-Unismuh, Direktur Klikhijau Tegaskan Mesin Bukan Pengganti Jiwa Penulis - 01/11/2026
Sumpah Pemuda 2026, 560 Pemuda dari 22 Provinsi Serukan 5 Tuntutan Krisis Ekologi dan Sosial kepada Presiden - 31/10/2026

Klikhijau.com - Penindakan terhadap pelanggaran hukum lingkungan kerap berhadapan dengan tuduhan ketidakpastian prosedur, mulai dari penempelan segel hingga proses pencabutannya. Menjawab tantangan tersebut, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup Kota Makassar menggulirkan skema anyar bertajuk GAKKUM PASTI untuk mendisiplinkan tata cara penghentian pelanggaran di lapangan.

Inovasi yang merupakan akronim dari Penghentian Pelanggaran Tertentu yang Akuntabel, Seragam, Terukur, dan Berintegritas ini diterjemahkan ke dalam petunjuk teknis (juknis) baku. Aturan operasional ini mengatur secara terperinci tata cara pemasangan hingga pelepasan plang dan garis Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Kepala Balai Gakkum Lingkungan Hidup Kota Makassar, Muhammad Ihsan, menjelaskan bahwa juknis ini ditargetkan menjadi pedoman praktis bagi para Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) saat bertugas di lokasi sengketa atau pencemaran. Selama ini, acuan teknis operasional dari Rancangan Peraturan Deputi dinilai perlu dipertegas agar tidak memicu perbedaan penafsiran antar-petugas.

"Petunjuk teknis ini dirancang dengan pendekatan sederhana, operasional, dan mudah diterapkan oleh petugas di lapangan. Namun, setiap tahapan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta akuntabilitas, baik dalam pengambilan keputusan pemasangan maupun pelepasan plang dan garis PPLH," ujar Ihsan.

Langkah penajaman regulasi tersebut dimatangkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Rapat Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Diskusi yang dihadiri langsung oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup beserta jajaran pejabat pengawas tersebut menyoroti klausul pelepasan atau pencabutan status segel, tahapan yang selama ini krusial karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak operational pelaku usaha setelah memenuhi kewajiban pembenahan lingkungan.