BSILHK Siapkan Standar 35 Jenis Perizinan Berusaha Bidang LHK Demi Kemudahan Investasi

Klikhijau.com – Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), lahir dari visi dalam menghadapi tantangan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Kelahirannya untuk mend...

Tim Redaksi 2 tahun yang lalu
0
BSILHK Siapkan Standar 35 Jenis Perizinan Berusaha Bidang LHK Demi Kemudahan Investasi
Bacakan Artikel
Rekomendasi

Kalau dulu birokrat alergi untuk membantu pengusaha, maka sekarang menurut Ary sebagian beban pengusaha diambil oleh pemerintah dengan fasilitasi penyediaan standar. Selain itu, diperlukan penyamaan frekuensi untuk pengembangan investasi di Bidang LHK terutama penyediaan fasilitasi singkronisasi dan digitalisasi sistem informasi.

“Kita semua sepakat bahwa dalam usaha/kegiatan perlu safeguard, yaitu melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk perhutanan sosial. Didiskusikan bahwa kegiatan-kegiatan perhutanan sosial dikategorikan sebagai risiko rendah/menengah rendah sehingga dokumen lingkungannya adalah SPPL/UKL-UPL. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban membantu kelompok masyarakat pemegang persetujuan perhutanan sosial untuk mendapatkan SPPL/UKL-UPL. Sehingga SK Hijau PS dan dokumen SPPL/UKL-UPLnya akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan," jelasnya.

Selain tentang perizinan berusaha, sebagaimana amanat P7/2021 - BSILHK juga mengemban amanat untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus - KHDTK Litbang Kehutanan. BSILHK mengelola 38 KHDTK.


Dalam pembahasan penguatan TKDN-Tingkat Komponen Dalam Negeri, dipaparkan kebijakan rewards and punisment pemenuhan TKDN. Mengidentifikasi kebutuhan standar-standar untuk produk LHK yang memenuhi kriteria masuk dalam daftar TKDN. Kemudian merumuskan standar-standar untuk produk LHK yang memenuhi kriteria masuk dalam daftar TKDN, dan insentif - disinsentifnya.

Penyusunan strategi implementasi standar-standar LHK untuk  produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta program/kebijakan formal dalam rangka pengurangan impor juga termasuk dalam usulan peta jalan yang disampaikan BSILHK.

Dalam rapat kerja ini juga didiskusikan penguatan SLA-Sevice Level Arrangement dan penguatan pelayanan persetujuan lingkungan,  serta membahas  tata kelola karbon yang memaparkan tentang sertifikasi lembaga validasi dan verifikasi-LVV.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags