Ancaman Ekologi Dibalik Perpindahan Ibukota Jakarta ke Kalimantan

Klikhijau.com - Kalimantan digadang akan menjadi ibukota negara Indonesia menggantikan Jakarta. Keputusan ini diumumkan usai presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tiga provinsi yang menjadi kandidat ibukota, yakni di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kajian strategis di beragam aspek tengah dilakukan dengan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing wilayah. “Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota, dan juga misalkan kehidupan kota yang lebih nyaman itu akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru,” kata Bambang seperti disiarkan laman Sekretariat Kabinet. Di balik rencana perpindahan itu, banyak PR besar terkait lingkungan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Disebabkan kegiatan industrial dengan jalan "membersihkan hutan" marak dalam dekade ini. [irp posts="7596" name="Konservasi Sudah Jadi Bagian Perhatian Publik, Benarkah?"] Beberapa agendanya seperti pertambangan, ilegal-logging, dan kelapa sawit. Tak hanya itu, kebakaran hutan dan deforestasi juga terjadi. Sekitar 8.000 km persegi hutan hilang dari tanah Kalimantan. Kalimantan sendiri merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia yang memiliki hutan tropis seluas 370.000 kilometer persegi. Di mana menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 70.000 kilometer persegi didesain sebagai area lindung. Kalimantan juga menjadi rumah bagi spesies endemik hidup. Seperti orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) yang keberadaannya dinyatakan langka. Situs lingkungan Mongabay mengabarkan, masterplan pembangunan di Kalimantan diperkirakan akan dilakukan sesegera mungkin pada tahun 2021, dan akan selesai pada 2024 ketika masa jabatan Jokowi berakhir. Harapannya menjadi kota ideal dan penting terlebih dari sisi lingkungan. Bambang menjelaskan, ibu kota baru memiliki sekurangnya 50% ruang terbuka hijau. Termasuk taman rekreasi, kebun binatang, taman botani, dan kompleks olahraga. Ruang terbuka hijau ini memiliki konsep hutan kota (forest city). Komitmennya tidak akan mengurangi jumlah perlindungan area hutan di Indonesia. "Jadi kami mendirikan ibu kota baru dari nol, kami juga mengembalikan lingkungan di Kalimantan. Ini strategi kami untuk memastikan bahwa lingkungan tidak akan diganggu," ujar Bambang. [irp posts="7381" name="Bahkan Yogyakarta Pun Mulai Tak Nyaman karena Polusi Udara"]

Ancaman ekologi di baliknya

Sayangnya, Bambang tidak menjelaskan secara detail bagaimana mungkin membentuk ruang urban dalam lingkungan perhutanan tanpa merusak ekosistem. Atau dia juga tidak membagikan perspektif dari kelompok lingkungan atau ahli mengenai konsep hutan kota. Relokasi ibukota ini berdasarkan penjelasan Bambang akan memberikan keuntungan. Yakni bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 0.1-0.2 persen, bahkan lebih. Sedangkan di kalimantan sendiri nilainya akan lebih besar. Di samping itu, perkiraan biaya perpindahan diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 32 Milyar Dollar USA. Dana ini didapat dari APBN, kerja sama pemerintah-badan usaha, dan partisipasi swasta BUMN. Namun, kekhawatiran akan rusaknya alam di Kalimantan juga menjadi ancaman serius terkait perindahan ibukota ini. Pengajar arsitektur Univerisas Gadjah Mada, Laretna Trisnantari Adhisakti mengatakan, bahwa ibu kota yang baru harus menguatkan dan melindungi bentang alam Kalimantan. "Dunia sedang melihat kita karena relokasi ibukota ke Kalimantan berarti dia akan menjadi salah satu dari dua hal, bencana atau kesuksesan: sebuah bencana karena dapat merusak paru-paru dunia selanjutnya; sebuah kesuksesan karena dapat memperbaiki paru-paru dunia," katanya Dikutip Mongabay. Dalam skala global, perpindahan ibukota tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Brazil, Kazahkstan, India, Myanmar, juga Malaysia melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, seberapa serius kita mengurus kepindahan ibukota? Lalu seberapa hati-hati kita mengelola dampak ekologi dibaliknya? Dua pertanyaan yang sejatinya dapat dijawab tuntas pemerintah saat ini. [irp]