Teror Bagi Pepohonan Meningkat Jelang Pilkada

Klikhijau.com – Ada hal miris jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bukan hanya karena mempeta-petakan masyarakat, tapi juga meneror pepohonan. Dari empat kabupaten kota yang pernah saya kunjun...

Teror Bagi Pepohonan Meningkat Jelang Pilkada
Bacakan Artikel
Irhyl R  Makkatutu

Aktif menulis dan menyukai kopi di tengah kesibukannya mengaktivasi Taman Baca Masyarakat "tandabaca"

“Cintailah olehmu apa yang ada di bumi, niscya akan mencintaimu apa yang ada di langit," demikian bunyi Hadits. Siapapun yang memaku pohon untuk iklan, sejatinya mengiklankan diri bahwa dia tidak mencintai kehidupan. So, apakah pantas dipilih?” ungkapnya kepada Klikhijau.com beberapa waktu lalu.

Karhutla juga meningkat

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal International Forestry Review ini menunjukkan bahwa kebakaran lahan dan hutan (karhutla) meningkat jelang pilkada.

Penelitian tersebut melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai lembaga riset seperti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi PBB untuk pengembangan industri (UNIDO)

Penelitian itu mengungkapkan adanya tren peningkatan frekuensi titik api di sejumlah daerah pada setahun sebelum diselenggarakannya pilkada di Indonesia.

Menurut penelitian itu, sebelum pilkada, calon petahana cenderung mengeluarkan izin pengelolaan lahan yang diharapkan akan bisa meningkatkan peluang mereka untuk kembali terpilih dan melanjutkan ke periode pemerintahan kedua. Sementara itu, para calon penantang berkampanye dan menebar janji akan mengalokasikan lahan.

“Izin yang diberikan ini menunjukkan adanya koneksi politik yang menyebabkan kurangnya kontrol dalam menggunakan api untuk pengelolaan lahan. Di Kalimantan, pilkada justru dianggap sebagai penghalang (bukan solusi) bagi perjuangan mengatasi kebakaran hutan dan melindungi lingkungan Kalimantan yang dengan cepat memburuk,” tulis penelitian itu.

Pilkada serentak tunda

Teror virus corona memang melumpuhkan banyak hal, termasuk Pilkada serentak 2020 yang bakal ditunda. Komisi Pemilihan Republik Indonesia (KPU RI) resmi menunda tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Penundaan tahapan Pilkada telah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomer 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tersebut.

Didik Prasetiyono, Direktur Eksekutif SCG Research & Consulting menuturkan, pada pokok berisi perintah kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk menunda tahapan Pilkada sebagai berikut:


  • Penundaan pelantikan PPS, dan penundaan masa kerja kepada PPS yang telah dilantik.

  •  Penundaan verifikasi faktual calon perseorangan.

  • Penundaan pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih

  • Penundaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih


"Tahapan-tahapan tersebut ditunda setelah KPU mempertimbangkan arahan WHO, Presiden RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penetapan kembali jadwal tahapan Pilkada akan dievaluasi pada Bulan Mei dan akan diputuskan kemudian hingga situasi Covid 19 tertangani," kata Didik Prasetiyono di Surabaya, Minggu, 22 Maret 2019.

Penundaan Pilkada bisa pula menjadi akan menampah derita pepohonan lebih lama, sebab sosialisai para Balon pemimpin daerah akan lebih panjang. Dan sasaran tempat sosialisasinya, salah satunya adalah pepohonan.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2