Terjebak Sertifikasi Komersial, Mengapa Agroekologi Indonesia Masih Setengah Hati?
Klikhijau.com - Agroekologi Adalah suatu sistem pendekatan di sektor pangan dan pertanian dengan menggabungkan prinsip ekologi dan sosial. Kali ini kita akan menelaah bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan system tersebut dalam upaya mengurangi ketergantunga pada sistem yang secara perlahan akan menggerus kualitas tanah dan ancaman serius bagi para petani.
Pemerintah dituntut untuk tidak hanya bisa menaruh wacana melainkan sebuah implementasi jangka panjang untuk kualitas tanah dan produktivitas para petani Indonesia.
Direktur Aliansi Organis Indonesia (AOI), Sukmi Alkausar, menerangkan pada dasarnya implementasi regulasi mulai tampak meski belum utuh.
"Kebijakan agroekologi di Indonesia arahnya sudah mulai terlihat, meskipun agroekologi belum menjadi kerangka kebijakan nasional yang utuh dan terintegrasi," ujar Sukmi A
Alumnus Ilmu dan Industri Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, lebih jauh menerangkan, sudah ada tren pergeseran.
"Tapi secara gerakan, jika berbicara pertanian organis, agroekologi, dan model-model pertanian berkelanjutan lain yang berkembang di Indonesia, sudah semakin masif sejak era pasca revolusi hijau," pungkasnya.
"Pemerintah secara resmi baru masuk dalam koridor ini sejak pasca reformasi, tetapi dengan term pertanian organik melalui berbagai macam program seperti, Go Organic 2010, 1000 desa organik, dan berbagai kebijakan dan program pertanian organik lainnya," urai Sukmi, membeberkan hasil pengamatan data dari tahun ke tahun.
Regulasi yang masih rapuh
Hal tersebut juga, disebutkannya, telah melahirkan regulasi SNI sistem pertanian organik dan Permentan 64/2013. Saat ini, seiring kampanye transformasi sistem pangan global, gerakan agroekologi menjadi salah satu pendekatan dalam mewujudkan hal tersebut, termasuk sistem yang diadopsi oleh Indonesia.
Ketiadaan regulasi spesifik mengenai agroekologi di Indonesia memperlihatkan kekosongan hukum yang membatasi transformasi sistem pangan berkelanjutan secara menyeluruh.
Agroekologi bukan sekadar metode budidaya tanpa bahan kimia, melainkan pendekatan ekologis komprehensif yang mencakup restorasi keanekaragaman hayati tanah, integrasi daur ulang nutrisi alami, hingga keadilan sosial dan kedaulatan pangan bagi petani lokal.
Namun, payung hukum yang ada saat ini masih menyamakan atau menyempitkan cakupan agroekologi hanya sebatas pada sektor pertanian organik. Regulasi seperti Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik dan Perka BPOM No. 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan sejatinya menitikberatkan perhatian pada standar pelabelan, keamanan komoditas akhir, serta aspek komersialisasi pasar.
Pendekatan tersebut dianggap belum mampu menyentuh prinsip dasar agroekologi yang berfokus pada ketahanan (resiliensi) ekosistem dan kemandirian komunitas tani.
Ditinjau dari sisi teknis operasional, keterbatasan ini terlihat jelas dalam penetapan standar SNI 6729:2016/2025 yang mengatur kriteria sertifikasi input dan output produk organik. Standar teknis tersebut secara rigid mensyaratkan audit input bebas bahan sintesis dan kepatuhan prosedur sertifikasi (ICS/Sistem Kendali Internal) guna meraih cap organik Indonesia, tetapi mengabaikan indikator vital agroekologi seperti pengayaan keanekaragaman hayati lahan, konservasi air, dan perlindungan plasma nutfah lokal.
Perlunya regulasi yang berpihak secara nyata
Akibatnya, regulasi teknis yang eksis saat ini lebih cenderung menjadi alat verifikasi komersial bagi produk komoditas daripada panduan tata kelola ekologis. Tanpa adanya regulasi khusus yang memuat indikator teknis agroekologi, seperti penilaian kesehatan ekosistem secara terpadu dan perlindungan hak atas benih local, implementasi agroekologi di tingkat tapak akan terus terhambat oleh kerangka hukum pertanian konvensional berbasis sertifikasi komersial.
Lebih jauh, Sukmi, menerangkan, sehingga Ketika kita berbicara terkait tantangan penerapan sistem agroekologi di Indonesia, permasalahannya masih ada pada kebijakan pemerintah itu sendiri.
"Program swasembada pangan, hilirisasi, dan program pertanian lain masih mengedepankan aspek produksi, produksi, dan produksi. Pemerintah Belum menitikberatkan pada proses produksi yang berkelanjutan dengan subyek utama pada kedaulatan pangan, dengan pendekatan pertanian berkelanjutan, agroekologi dan selaras alam," kunci Sukmi, yang juga mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (NREMS) Institut Pertanian Bogor (IPB)
Kesemuanya mambawa kita gambaran yang tegas, betapa sulitnya kita untuk beralih dari sistem yang pragmatis ke sistem jangka panjang dan berkelanjutan. Jika sistem yang lama terus diterapkan maka akan hanya ada satu pertanyaan, bagaimana nasib petani Indonesia di masa depan?.
Menaruh harapan sepenuhnya pada pemerintah bukanlah langkah yang efektif , karena agroekologi bukan hanya soal memadukan prinsip sosial dan ekologi dalam praktik pertanian, tetapi bagimana Masyarakat mampuh untuk menerapkan prinsip prinsip ekologi dalam kehidupan sehari hari . Maka dari itu perhatian dan kesadaran Masyarakat sangat di perlukan untuk menjaga dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.