Ruang Fiskal Menyempit, Perbaikan Kebijakan Subsidi dan Transisi Energi Mendesak Dilakukan

Klikhijua.com - Ruang fiskal Indonesia yang kian menyempit menempatkan pemerintah pada pilihan sulit dalam kebijakan subsidi energi. Mempertahankan subsidi berisiko menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pengurangannya dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan kelas menengah.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia” yang digelar secara daring oleh Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama Lapor Iklim, Kamis pagi, 20 Agustus 2026.

Para pembicara menilai reformasi subsidi energi tidak dapat dilepaskan dari agenda percepatan transisi energi. Perubahan kebijakan perlu dilakukan secara bertahap dengan memastikan masyarakat yang paling rentan tidak menjadi pihak yang menanggung biaya terbesar.

Subsidi Energi Tidak Bisa Dilihat Dari Satu Sisi

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty, mengatakan kebijakan energi perlu dilihat dari berbagai kerangka, mulai dari ketahanan energi, kondisi fiskal, hingga perlindungan sosial.

Menurut Telisa, transisi energi tidak semestinya dipahami sebatas upaya mengurangi beban fiskal dalam jangka pendek. Agenda tersebut harus ditempatkan sebagai strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan energi yang berkeadilan.

“Transisi energi di Indonesia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai upaya pemangkasan beban fiskal jangka pendek, tetapi merupakan strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan,” ujar Telisa.

Dinamika geopolitik global, menurutnya, semakin memperlihatkan pentingnya posisi APBN sebagai peredam kejut terhadap gejolak eksternal. Pemerintah tetap dituntut memastikan energi tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

Karena itu, diversifikasi bauran energi menuju energi terbarukan dinilai menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi kerentanan energi Indonesia.

Namun, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Telisa menekankan pentingnya tahapan transisi yang inklusif dan partisipatif dengan sosialisasi yang matang serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam skema subsidi yang lebih tertarget, pemerintah juga perlu mengintegrasikan data sosial-ekonomi, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), berdasarkan desil kesejahteraan keluarga.

“Kelompok desil miskin dan rentan memperoleh perlindungan memadai, sementara daya beli kelas menengah tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung,” katanya.

Buruh Khawatir Daya Beli Makin Tertekan

Dampak perubahan subsidi juga dirasakan dari perspektif pekerja.

Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI mengatakan pengurangan subsidi energi dapat menekan pendapatan riil buruh. Di sisi lain, kebutuhan dasar rumah tangga tidak otomatis ikut turun.

“Pengurangan subsidi energi berdampak signifikan terhadap penurunan nilai pendapatan riil buruh, sementara pengeluaran untuk kebutuhan dasar tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat,” ujar Nining.

Kenaikan biaya energi dapat memaksa rumah tangga buruh melakukan penghematan lebih besar. Dalam kondisi tertentu, keluarga juga berpotensi menambah utang untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Nining juga mengingatkan potensi persoalan lain, seperti kelangkaan barang dan antrean panjang apabila perubahan subsidi tidak dibarengi kesiapan distribusi dan tata kelola yang memadai.

Situasi tersebut dapat menyita waktu dan energi pekerja yang semestinya digunakan untuk aktivitas produktif.

Dalam kondisi ekonomi yang sudah penuh tekanan, akumulasi beban tersebut berpotensi memperbesar gejolak sosial.

Karena itu, Nining meminta masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan transisi energi. Pemerintah juga dinilai perlu membuat tahapan kebijakan yang jelas dan konsisten serta memperkuat data sosial-ekonomi sebagai dasar penentuan penerima subsidi.

Perlindungan juga harus mencakup dampak lingkungan, konflik pengelolaan sumber daya, dan pembangunan yang berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat.

PLTS Atap Dinilai Bisa Jadi Jalan Keluar

Persoalan ketepatan sasaran menjadi salah satu tantangan ketika pemerintah berencana menggeser pola subsidi dari subsidi barang menuju subsidi langsung kepada masyarakat.

Tata Mustasya menilai penggunaan sistem desil perlu dilakukan secara hati-hati. Klasifikasi kesejahteraan tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara utuh, terutama ketika biaya hidup terus meningkat.

“Bentuk desil menjadi problem baru. Mungkin maksud pemerintah baik untuk memilah mana yang mampu dan mana yang tidak, tetapi justru bisa menciptakan pemiskinan baru bagi masyarakat,” kata Tata.

Menurutnya, kebijakan subsidi langsung perlu mempertimbangkan kelompok desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah. Kelompok tersebut menghadapi kenaikan biaya hidup dan memiliki risiko turun ke kelompok kesejahteraan yang lebih rendah.

Tata juga menawarkan pendekatan lain melalui subsidi pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

Pemerintah, menurutnya, dapat memberikan subsidi penuh pemasangan PLTS atap bagi masyarakat desil 5 dan 6. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu rumah tangga mengurangi konsumsi energi berbiaya tinggi sekaligus menekan kebutuhan subsidi energi dalam jangka panjang.

Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi subsidi tidak harus berhenti pada pengurangan bantuan. Subsidi juga dapat diarahkan untuk membangun kemampuan masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Elektrifikasi dan Energi Surya Perlu Dipercepat Tanpa Menghasilkan Kemiskinan Baru

Dalam jangka menengah dan panjang, Tata mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural di sektor energi.

Elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga perlu dipercepat agar ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) dan LPG secara bertahap dapat dikurangi.

Pada sektor kelistrikan, pengembangan energi terbarukan juga perlu menjadi prioritas, terutama untuk mengejar ambisi pengembangan kapasitas energi surya hingga 100 GW.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga energi global yang selama ini turut memengaruhi kondisi fiskal dan ekonomi rumah tangga.

Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, menilai persoalan subsidi energi dan transisi energi harus dilihat dalam horizon yang lebih panjang.

Ketergantungan terhadap energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga global. Ketika krisis terjadi, tekanan tersebut dapat merembet ke anggaran negara sekaligus meningkatkan biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Menurut Ashov, agenda iklim juga tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target dekarbonisasi. Kebijakan harus menghitung siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung dampaknya.

Masyarakat miskin, termasuk masyarakat miskin perkotaan, berada dalam posisi rentan karena menghadapi tekanan perubahan iklim sekaligus tekanan ekonomi.

“Transisi energi dan perubahan kebijakan fiskal tak terhindarkan. Namun, jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung ongkosnya, mulai dari biaya energi, kerusakan lingkungan, hingga dampak sosial yang menyertainya,” ujar Ashov.

Ia menilai keterbukaan data dan ruang diskusi publik penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mencari sumber penerimaan baru untuk memperlebar ruang fiskal.

“Kalau kita bicara jangka panjang, kita harus berpikir bagaimana dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya tidak terjadi pemiskinan lebih dalam di masyarakat. Dan ruang fiskal bisa dilebarkan dengan pengenaan pajak kepada industri ekstraktif,” katanya.

Transisi Energi Memerlukan Subsidi yang Adil

Perdebatan mengenai subsidi energi akhirnya bermuara pada satu persoalan: bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap subsidi tanpa memindahkan beban kepada masyarakat.

Pengurangan subsidi memang dapat menjadi bagian dari reformasi fiskal. Namun, kebijakan tersebut akan menghadapi persoalan serius apabila dilakukan tanpa perlindungan sosial yang memadai, data penerima yang akurat, serta alternatif energi yang lebih murah dan bersih.

Karena itu, transisi energi membutuhkan desain kebijakan yang berjalan beriringan. Reformasi subsidi, perlindungan daya beli, pengembangan energi terbarukan, elektrifikasi, serta pembenahan sistem data harus ditempatkan dalam satu kerangka.

Bagi kelompok miskin dan rentan, subsidi tetap dibutuhkan sebagai bantalan ketika harga energi meningkat. Bagi kelas menengah, kebijakan perlu mencegah kenaikan biaya hidup mendorong mereka jatuh ke kelompok miskin.

Sementara dalam jangka panjang, pengembangan energi terbarukan seperti PLTS atap dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap energi fosil.

Dengan pendekatan tersebut, transisi energi tidak berhenti sebagai agenda pengurangan emisi atau penghematan APBN. Ia menjadi bagian dari upaya membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap krisis, sekaligus memastikan biaya perubahan tidak kembali dibebankan kepada masyarakat yang paling lemah.