ProKlim, Upaya Unggulan KLHK Hadapi Perubahan Iklim

Klikhijau.com - Seluruh masyarakat Indonesia perlu teredukasi dan memahami tentang resiko dan upaya pengendalian perubahan iklim.

Hal ini untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Upaya edukasi ini merupakan tugas bersama, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pihak. Termasuk pemerintah, para ilmuwan, akademisi, organisasi non-pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum.

Langkah-langkah antisipatif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim perlu dipersipakan dengan baik dan perlu diperkuat untuk dapat berkelanjutan.

Salah satu aksi kongkrit dari KLHK menurut Menteri Siti adalah Program Kampung Iklim (ProKlim). Merupakan program unggulan KLHK menghadapi perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK di tingkat tapak.

Proklim merupakan kebijakan KLHK tertuang dalam Peraturan Menteri LHK No. 84/2016. Dengan proklim, KLHK mendorong agar terbentuk Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis komunitas.

Diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan iklim dan dampaknya, serta mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan itu, Pameran 9th Indonesia Climate Change Forum and Expo (ICCFE) 2019 yang digelar bersama dengan Pekan Lingkungan Hidup Sumatera Utara tahun 2019. Juga menjadi salah satu upaya mengedukasi masyarakat tentang pengendalian perubahan iklim tersebut.

Caranya dengan mensosialisasikan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha dan juga komunitas masyarakat.

Sosialisasi untuk generasi muda

Pemeran yang diselenggarakan KLHK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara itu. Diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK pada tahun 2030.

Penurunan itu sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada kerjasama internasional. Sesuai komitmen Pemerintah Indonesia pada Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016.