Koalisi EoF Apresiasi Menteri LHK atas Penolakan Sawit jadi Tanaman Hutan

Laporan bersama Kementerian Pertanian, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 menyimpulkan bahwa 20% (3,5 juta hektar) dari total tutupan kebun sawit nasional (16,8 juta hektar) pada 2016 berada di dalam Kawasan Hutan.

Investigasi EoF di lapangan pada 2019 menemukan bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang ditanami ilegal dari 43 perkebunan sawit ilegal yang jadi sampel, telah dibeli oleh 15 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mencakup grup-grup sawit yang besar. Sebagian dari PKS itu juga menjual minyak sawit mentah (CPO) tercemar kepada 6 kilang milik nama-nama besar.

Analisa EoF menyebutkan 39% dari total Kawasan sawit Riau pada 2020 telah ditanami di luar Kawasan Hutan namun tak memiliki HGU. Secara total, diperkirakan antara 47% dan 86% Kawasan sawit Riau berkemungkinan ilegal.

Disebutkan dalam siaran pers KLHK -, Senin (7/2/2022) bahwa “Pemerintah saat ini lebih fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang telah terjadi sejak beberapa dekade lalu, sehingga mengakibatkan masifnya ekspansif penanaman sawit di dalam kawasan hutan yang non-prosedural dan tidak sah.

Praktik kebun sawit yang ekspansif, monokulture, dan non prosedural di dalam kawasan hutan, telah menimbulkan beragam masalah hukum, ekologis, hidrologis dan sosial yang harus diselesaikan.”

Nursamsu dari WWF-Indonesia mengatakan, “Upaya positif untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam oleh Pemerintah, termasuk pemulihan hutan dan lingkungan hidup di wilayah-wilayah rentan bencana, tentu kita sambut baik.” ujar Nursamsu dari WWF-Indonesia.

Boy Even Sembiring dari WALHI Riau mengatakan, kepentingan petani sawit harus diutamakan di tengah-tengah ambisi perusahaan besar sawit mendominasi tata kelola perkebunan sawit.

Eyes on the Forest mengajukan petisi online di change.org sejak dua bulan silam bertajuk Pak Jokowi, Jangan Jadikan Sawit sebagai Tanaman Hutan dan panitia menilai, petisi sudah menang dengan adanya kebijakan Menteri LHK menolak sawit menjadi tanaman hutan.

"Selain mengapresiasi keputusan Menteri LHK, EoF juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bersuara bersama kami. Tentunya langkah kita tidak boleh berhenti sampai di sini, terus lanjutkan memperjuangkan keadilan dan kelestarian," ujar Tantia Shecilia, tim Komunikasi EoF.