KLHK Mendukung Rencana Aksi Strategis Penanganan Banjir di Kalsel

Klikhijau.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong adanya rencana aksi strategis penanganan dan pemulihan pasca banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal itu ditegaskan, W...

KLHK Mendukung Rencana Aksi Strategis Penanganan Banjir di Kalsel
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong adanya rencana aksi strategis penanganan dan pemulihan pasca banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal itu ditegaskan, Wakil Menteri (Waamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong pada sebuah diskusi daring dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor beberapa waktu lalu.

Menurut Alue, terdapat 5 (lima) aspek yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Banjir Kalsel. Salah satunya adalah aspek perencanaan.

Dimensi perencanaan perlu didukung oleh data yang kuat dan kerjasama antara KLHK dan Pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk penyiapan Early Warning System tentang banjir.

Kerangka kerja pemulihan banjir

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Kalsel juga telah menyusun kerangka rencana aksi integratif berbasis metode rapid assessment banjir Kalimantan Selatan.

Kerangka ini  berisi rencana analisis berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor antropogenik penyebab banjir Kalsel, untuk kemudian akan diwujudkan menjadi rencana aksi strategis jangka pendek, menengah, dan panjang.

Di dalamnya telah memuat sejumlah aspek penting seperti tindakan vegetatif, tindakan sipil teknis, tindakan pemberdayaan masyarakat. Juga erta tindakan kebijakan regulasi dan antisipasi, hingga mekanisme pelaksanan dan strategi pembiayaannya.

Kajian akan difokoskan pada DAS Barito dan DAS Tabunio, dengan mempertimbangkan kondisi curah hujan yang menyebabkan banjir pada Januari 2021 lalu dan 5 tahun terakhir.

Dari kajian awal, terungkap bahwa perlu dilakukan suatu analisis lebih rinci di Daerah Tangkapan Air (DTA) Alalak, DTA Amandit, DTA Riam Kanan, DTA Tabalong Kiwa, DTA Negara, DTA Tapin, DTA Batang Alai dan DTA Pulau Laut.

Kajian yang lebih detail tersebut diharapkan akan menghasilkan Peta dan profil kawasan banjir setiap DTA, Model banjir setiap DTA dan Matrik kebutuhan infrastruktur ekologis, Rencana aksi tingkat tapak setiap DTA, Skema pembiayaan pembangunannya, dan Mekanisme pelaksanaannya.

Merespons kerangka rencana aksi yang disusun oleh Pemprov Kalsel tersebut, KLHK sangat mengapresiasi dan menyambut baik.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2