Di Panggung COP31 Turki, Transisi Kendaraan Listrik Disorot karena Mengorbankan Hutan dan Ruang Hidup di Indonesia

Di Panggung COP31 Turki, Transisi Kendaraan Listrik Disorot karena Mengorbankan Hutan dan Ruang Hidup di Indonesia
Diskusi bertajuk
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Ambisi negara-negara maju memangkas emisi karbon lewat elektrifikasi kendaraan memicu alarm bahaya bagi kelestarian hutan tropis dan masyarakat adat di negara penghasil mineral dan bahan baku nabati seperti Indonesia. Tanpa tata kelola rantai pasok yang ketat, transisi menuju kendaraan listrik (EV) dan bahan bakar nabati (biofuel) berisiko sekadar memindahkan polusi dari knalpot kota-kota besar menjadi deforestasi dan pencemaran sungai di wilayah timur Indonesia.

Peringatan ini mengemuka dalam diskusi resmi bertajuk “Status of Global Climate Action and the Role of Transport Electrification in Meeting Climate Goals” pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Jumat (20/11/2026). Forum yang diinisiasi Yayasan MADANI Berkelanjutan bersama Transport & Environment (T&E), NewClimate Institute, Carbon Tracker, dan Institute for Essential Services Reform (IESR) ini membedah ketimpangan antara target penurunan emisi global dan dampak ekologis di negara pemasok sumber daya.

Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, menegaskan bahwa klaim kendaraan ramah lingkungan menjadi semu ketika bahan baku baterainya merusak ekosistem. Di Sulawesi dan Maluku Utara, ekspansi tambang nikel untuk rantai pasok baterai EV telah memicu pembukaan hutan skala luas, memicu konflik lahan dengan masyarakat adat, serta mencemari daerah aliran sungai dan pesisir.

"Kendaraan listrik tidak akan pernah benar-benar nol emisi di lapangan apabila rantai pasoknya menghancurkan ekosistem," kata Nadia. Ia menyoroti paradoks industri pengolahan (smelter) nikel di Indonesia yang sebagian besar masih ditopang oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive, pembangkit di luar jaringan PLN yang dibangun khusus untuk kawasan industri.

Ancaman Ekspansi Lahan di Balik Mandat Biofuel

Selain persoalan pertambangan nikel, kebijakan pemerintah Indonesia yang memacu mandatori bahan bakar nabati, mulai dari biodiesel B50 hingga rencana bioetanol E20, dinilai memperparah tekanan terhadap tutupan hutan alam. Kebutuhan bioetanol E20 diproyeksikan menyedot hingga 4 juta kiloliter etanol per tahun.

Sementara itu, luas tutupan perkebunan kelapa sawit nasional saat ini telah mencapai 17,8 juta hektare, nyaris menyentuh ambang batas daya dukung lahan sebesar 18,15 juta hektare. Artinya, ruang ekspansi perkebunan di atas lahan non-hutan sudah sangat sempit.

Nadia mengkritik narasi pemerintah yang kerap mengklaim bahwa pengembangan energi nabati dan pangan hanya menyasar lahan terdegradasi. Faktanya, proyek skala raksasa seperti cetak sawah dan perkebunan tebu untuk bioetanol di Merauke, Papua Selatan, justru membabat hutan alam dan merampas wilayah adat suku Malind serta sub-suku lainnya.

Ketimpangan juga terlihat pada aliran dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Pada 2024, lebih dari 90% dana tersebut terserap untuk mensubsidi selisih harga biodiesel yang dinikmati korporasi besar, sementara program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk petani kecil berjalan lambat.

"Kebijakan ini hanya mensubsidi bahan bakar, bukan membenahi kesejahteraan petaninya," ujar Nadia.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2
Editor

IT

Smart Mediatama Indonesia