Coastal and Small Islands People Summit 2024: Suara Masyarakat Sipil dari Kawasan Timur Indonesia

Penegakan Hukum dan Ancaman Investasi
Dalam konteks ini, Jull Takaliuang, Ketua Yayasan Suara Nurani Minaesa dari Pulau Sangihe, menyoroti pentingnya penegakan hukum terkait aktivitas pertambangan ilegal dan reklamasi pantai yang merusak ekosistem laut. Ia menyerukan penghentian segera terhadap proyek reklamasi yang tidak memikirkan keberlanjutan ekosistem lokal.

Ancaman perubahan iklim bagi masyarakat pesisir juga diangkat oleh Zafira Daeng Barang dari Perkumpulan PakaTiva, Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas berada dalam risiko besar akibat kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk merancang kebijakan adaptif dan mitigatif yang memperhatikan ancaman perubahan iklim.

Perlindungan Sumber Pangan Lokal
Pentingnya perlindungan sumber pangan lokal juga disampaikan oleh Pius Jodho dari Yayasan Tananua Flores. Ia menekankan bahwa petani dan nelayan memiliki peran sentral dalam rantai pangan nasional, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka hanya akan merusak kemandirian pangan nasional. Ia menyerukan agar pemerintahan baru lebih serius dalam melindungi benih pangan lokal yang tahan terhadap perubahan iklim.

Menyuarakan Suara Masyarakat Adat
Perwakilan masyarakat adat dari Malaumkarta, Papua Barat, Jefri, menegaskan bahwa masyarakat adat terbukti mampu menjaga kelestarian alam selama berabad-abad. Ia mendesak pemerintahan baru untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke melalui regulasi yang tepat.

Tuntutan Utama: Penghentian Proyek Merusak
Tuntutan-tuntutan yang muncul dalam Coastal and Small Islands People Summit 2024 secara jelas menuntut penghentian proyek-proyek besar yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia Timur. Masyarakat berharap pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa angin perubahan yang lebih pro terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

Summit ini menjadi simbol penting bagi gerakan masyarakat sipil di Kawasan Timur Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta memperingatkan pemerintah akan ancaman serius yang dihadapi wilayah pesisir dan kepulauan akibat pembangunan yang tidak adil.