Perkuat Penegakan Hukum di Laut, TN Taka Bonerate Jalin Kerja Sama dengan Polda Sulsel
Klikhijau.com - Balai Taman Nasional Taka Bonerate (TN Taka Bonerate) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menunjukkan komitmennya melalui penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS...
Klikhijau.com - Balai Taman Nasional Taka Bonerate (TN Taka Bonerate) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menunjukkan komitmennya melalui penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS).
PKS tersebut untuk mengatasi destructive dan illegal fishing di kawasan konservasi laut. Pertemuan digelar di Aula Pullajiantah Biro Operasi Polda Sulsel, , Jumat (11/4) lalu.
Pertemuan itu menandai langkah konkret penegakan hukum berbasis sinergi yang dihadiri oleh Kabag Kerma/Kepala Bagian Kerjasama Biro Operasi Polda Sul Sel, Paur Pakat Kerma/ Pengatur Panitia Kerjasama, Bidang Hukum Polda, Dit. Polairud Polda, Itwasda/ Inspektorat Pengawasan Daerah Polda, Setum/Sekretariat Utama Polda, Pengatur I Hukum Polda, BA.Sekretariat Utama Polda, Pengatur Umum Polda, BA.Operasi Polda dan dari pihak Balai TN Taka Bonerate dihadiri oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (SPTN) Wil.I Tarupa, Kepala SPTN Wil. II Jinato, Koordinator Polhut dan Mitra WCS-IP.
[irp]
Peran TN Taka Bonerate sangat penting, sebab menjadi salah satu dari 7 TN laut di Indonesia, adalah cagar biosfer dunia dengan luas 530.765 hektar. Kawasan ini ditetapkan sebagai aset strategis nasional sejak 1992, tetapi ancaman illegal fishing dan praktik penangkapan merusak (destructive fishing) terus menggerogoti keanekaragaman hayatinya.
"Kami tidak bisa bekerja sendirian. Butuh dukungan penegakan hukum dari Polri, terutama Polairud, untuk patroli dan pemberantasan aktivitas ilegal," tegas Ali Bahri, Kepala Balai TN Taka Bonerate.
4 Substansi Kerja Sama
Draft PKS yang telah final tersebut mengatur, yakni:- Patroli Bersama: Gabungan polisi kehutanan dan Polairud akan mengawasi kawasan secara rutin.
- Pembangunan Pos Pengamanan: Polairud Polda Sulsel sedang membangun pos di Jinato, yang akan dilegalkan melalui PKS ini.
- Pertukaran Data: Kedua pihak wajib berbagi informasi terkait aktivitas ilegal, dengan prinsip kerahasiaan.
- Sosialisasi Masyarakat: Edukasi kepada nelayan lokal maupun dari luar untuk mengurangi praktik merusak.