Pengamat: Negara Lamban Atasi Covid-19, “Selective Mobilization” Mestinya Diterapkan

Klikhijau.com – Pemerintah dinilai lamban dalam menangani penyebaran virus corona (covid-19). Hal ini ditegaskan akademisi sekaligus pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar pada diskusin online di Rumah Produktif Indonesia (RPI), Minggu 29 Maret 2020. Menurut Al Chaidar, kebijakan pemerintah dalam menangani virus sangat mengerikan dan sangat membahayakan publik. Kelambanan pemerintah, katanya, telah mempertaruhkan nyawa rakyat lantaran penanganan yang tidak profesional. “Ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang terutama ilmu epidemiologi. Juga ilmu kesehatan masyarakat serta manajemen kesehatan, namun para alumninya tidak dipakai sama sekali oleh pemerintah,” tegas Al Chaidar. Al Chaidar juga menyoroti ketidakseriusan pemerintah dalam menggunakan seluruh sumber daya baik APBN maupun APBD untuk digunakan menangani penyebaran virus. [irp] “Pemerintah masih menekankan pindah ibukota dan melaksanakan program  APBN dan APBD demi menyerap anggaran. Seharusnya, dengan pandemi ini sudah bisa menjadi alasan kuat sebagai force majeure untuk mengubah semua peruntukan anggaran APBN dan APBD. Jangan terlalu memikirkan pembangunan ekonomi harusnya memperhatikan keselamatan jiwa rakyatnya,” katanya. Padahal, menunutnya Pemerintah  daerah memiliki dana yang cukup dan sumber daya yang cukup serta jaringan yang sangat luas untuk bisa mengantisipasi dan menghadapi penyebaran covid-19. Sayangnya banyak sekali yang tidak tahu bagaimana menggunakan sumber daya tersebut,” lanjut Al Chaidar. Al Chaidar juga mengkritik gaya pemerintah yang dinilai tidak transparan dalam penentuan langka dan strategi penanganan. “Pemimpin harus terbuka apa adanya dan menyampaikan skenario apa saja yang perlu dihadapi oleh masyarakat,” tuturnya.

 Terapkan “selective mobilization”

Selain lockdown, kata Al Chaidar, pemerintah sebenarnya bisa memberlakukan cara yang disebut selective mobilization. Karantina lokal ataupun karantina wilayah adalah sebuah cara lockdown yang selektif dilakukan oleh Indonesia. “Mobilisasi selektif ini hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memberikan kewajiban kepada unit-unit tertentu untuk menyampaikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengirimkan mereka beras dan sembako. Di sisi lain, memberikan karantina kepada orang-orang yang dicurigai sebagai kurir atau pembawa virus yang berasal dari luar daerah atau luar negeri dengan cara karantina selektif,” jelasnya. [irp] AL Chaidar juga berpendapat, pemerintah tidak perlu memberlakukan sistem yang terlalu keras atau radikal seperti yang dilakukan oleh India, Bangladesh dan Pakistan yang memukul rakyatnya yang bepergian dengan menggunakan rotan. Karena cara-cara tersebut dinilai tidak efektif dan tidak sesuai dengan kultur ke Indonesiaan. Al Chaidar juga tidak sepakat dengan wacana Lockdown di desa-desa. Menurutnya, metode tersebut tidak efektif diberlakukan karena sebenarnya dalam masa-masa krisis apapun desa-desa itu berfungsi sebagai daerah penyangga untuk menyediakan bahan makanan dan bahan baku lainnya di perkotaan. “Yang perlu dibatasi adalah pergerakan orang-orang dari perkotaan. Orang-orang dari luar negeri yang membawa virus-virus ini. Sementara orang-orang di desa yang memiliki sumber daya makanan dan pertanian yang cukup serta memiliki badan fisik yang sangat fit sangat dibutuhkan sebagai penyanggah pangan,” Jelasnya. Perihal asal muasal virus covid-19 yang mewanaca sebagai senjata biologis buatan Amerika Serikat, bagi Al Chaidar tidaklah relevan. “Namun harus disadari bahwa kalau Amerika dituding sebagai penyebar tapi kemudian Amerika juga terkena oleh virus ini dan tidak memiliki vaksin ini artinya bukanlah senjata kimia,” Al Chaidar lebih sepakat dengan penjelasan buku James Birx berjudul “The Twenty First Century Antropology” yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020 akan ada virus influenza yang sangat kuat yang akan mempengaruhi dunia. “Bisa jadi ini merupakan virus mutasi baru,” tutupnya. [irp]