Menjaga Kawasan Konservasi SM Kateri dengan Keseimbangan 3 Pilar

Klikhijau.com - Untuk merumuskan rencana aksi penyelesaian tenurial di kawasan konservasi SM Kateri secara detail. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT, Timbul Batubara memimpin langsung pertemuan tersebut. Pertemuan itu dilaksanakan dengan kelompok masyarakat, para perangkat desa, serta Forkopimda Kecamatan Malaka Tengah. Pertemuan ini juga dihadiri oleh tim penanganan tenurial dari Direktorat Kawasan Konservasi Direktorat Jendral KSDAE Kementerian LHK, serta tim supporting dari USAID-BIJAK dan Kemitraan/Partnership. Hasil pertemuan yang dilaksanakan tanggal 10 September 2020 lalu itu cukup positif. Selain itu, juga dan mendapat respons yang baik dari banyak pihak. [irp] Perwakilan masyarakat eks pengungsi Timor-Timur menyambut baik diskusi tersebut. Mereka menyampaikan keinginannya  agar  tetap diberikan akses pemanfaatan lahan di dalam kawasan. Selain memanfaatkan mereka juga akan  melakukan pemulihan ekosistem, serta   berupaya mengembangkan pariwisata minat khusus di wilayah tersebut. Rangkaian kegiatan dimulai dengan diskusi dan pembahasan multi pihak di Aula kantor BBKSDA NTT sehari sebelumnya, yakni pada tangga, 9 September 2020. Diskusi tersebut berlangsung sepanjang hari untuk merumuskan rancangan awal langkah tindak penanganan SM Kateri. Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan diskusi di tingkat lapangan bersama masyarakat. Pada hari berikutnya, tim gabungan berangkat ke Atambua dan lebih lanjut menuju Betun, Kabupaten Malaka. Setibanya di Betun, tim gabungan menuju kantor Bupati Malaka dan diterima oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Silvester Letto dan Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka. [irp] Pemerintah Kabupaten Malaka menyambut baik upaya yang akan dilakukan dan berharap agar SM Kateri dapat dipulihkan. Setidaknya pemulihannya mendekati kondisis semula, terutama fungsi hidrologisnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sebagian masyarakat Kabupaten Malaka.

Konsep keseimbangan 3 pilar

Pertemuan ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi terkini kawasan tersebut. Juga meninjau kondisi masyarakat yang memanfaatkan lahan di dalam kawasan, serta berdialog langsung dengan mereka. Kunjungan lapangan ini diakhiri dengan pertemuan secara formal dengan perwakilan kelompok masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat baru (pejuang integrasi yang mengungsi), perangkat desa, serta Forkopimda Kecamatan Malaka Tengah. Dalam pertemuan, Timbul Batubara menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh solusi bersama agar tercipta harmoni antara kelestarian alam dan ketersediaan kebutuhan ekonomi masyarakat. Interaksi masyarakat dengan kawasan konservasi diupayakan agar positif dengan tetap memanfaatkan hasil alamnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Timbul  menekankan, harmoni alam dan peradaban perlu diciptakan di SM Kateri. Caranya dengan membangun interaksi kearifan lokal dengan lingkungan alam sekitar sebagai bagian dari perjuangan menuju kehidupan yang harmonis. [irp] Semua yang terlibat dalam diskusi itu mengharapkan agar kepedulian bersama yang digalang ini menjadi aksi bersama. Aksi itu  akan dibalut dalam konsep keseimbangan 3 pilar, yakni adat/budaya, agama dan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan kesepakatan bersama, dari pikiran bersama, serta membumikan kerja bersama. Tujuannya untuk menjaga nilai penting kawasan konservasi SM Kateri sebagai penyangga kehidupan, sumber air, hasil hutan bukan kayu berupa madu hutan dan tanaman obat, tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan menyambut positif penyampaian. Merekajuga  menyampaikan keinginan untuk pemenuhan kebutuhannya. Kesepahaman kemudian terbangun untuk bersama-sama melakukan pemulihan ekosistem, pengelolaan sebagian lahan kawasan untuk pemenuhan kebutuhan budidaya dengan jenis-jenis multipurpose trees species (MPTS). Tidak hanya itu, juga ada pengembangan wisata alam, dan berbagai aktivitas ekonomi produktif lainnya. Kemitraan konservasi yang dilakukan akan dikawal bersama oleh gugus tugas yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga adat setempat. Kesepahaman yang terbangun ini diharapkan untuk segera ditindaklanjuti. Pertemuan akan dilanjutkan untuk membahas hal-hal detail terkait rencana aksi. [irp]