Mengejar Pengakuan Hak Ulayat di Tanah Papua Lewat Integrasi Data Geospasial
Klikhijau.com - Tekanan terhadap pemanfaatan lahan dan laju pembangunan di Tanah Papua kian meningkat, sementara pengakuan formal atas ruang hidup masyarakat adat masih berjalan lambat. Guna menjembatani kesenjangan tata kelola ruang tersebut, World Resources Institute (WRI) Indonesia bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar bimbingan teknis Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 10–12 November 2026.
Upaya ini menjadi langkah krusial untuk mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam sistem informasi geospasial nasional sehingga dapat menjadi acuan sah dalam perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan catatan BRWA hingga Agustus 2026, luas wilayah adat yang telah teregistrasi secara nasional mencapai sekitar 36 juta hektare. Namun, baru sekitar 20 persen dari total luasan tersebut yang telah mengantongi pengakuan formal dari pemerintah. Padahal, peta wilayah adat di Tanah Papua menyumbang lebih dari 40 persen dari keseluruhan data peta wilayah adat yang teregistrasi di Indonesia.
Kepala BRWA, Kasmita Widodo, mengingatkan bahwa wilayah adat yang belum terpetakan dan belum diakui secara resmi berisiko tinggi terabaikan dalam proses perencanaan tata ruang maupun pengambilan kebijakan investasi.
Ia menyoroti bahwa selama ini hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan komunitas maupun lembaga pendamping kerap terkendala perbedaan metode, skala, hingga standar referensi data saat hendak diselaraskan dengan sistem pemerintah.
"Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam proses integrasi data ke dalam sistem informasi geospasial nasional. Di sinilah BRWA berperan mendorong registrasi, verifikasi, dan standardisasi peta wilayah adat agar memiliki referensi jelas dan bisa digunakan sebagai dasar pengakuan oleh pemerintah daerah," ujar Kasmita.
Menjembatani Komitmen Politik ke Langkah Teknis
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Herry F.R. Widjasena, mengakui bahwa ketersediaan data spasial yang akurat dan terpadu sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan serta koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, pemerintah daerah memang perlu terus didorong untuk mengoptimalkan teknologi geospasial sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaannya.
Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial BIG, Rachman Rifai, menambahkan bahwa penguatan simpul jaringan tidak semata-mata urusan penyediaan infrastruktur digital. Lebih dari itu, hal ini menyangkut kesiapan kelembagaan agar data wilayah adat yang telah dipetakan dapat dilindungi dan dipublikasikan melalui simpul jaringan sebagai rujukan utama pembangunan daerah.
Sementara itu, Senior Associate for Regional Papua WRI Indonesia, Julia Kalmirah, menegaskan bahwa pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Tanah Papua harus berjalan beriringan dengan percepatan perlindungan masyarakat adat. Sejak bekerja di Papua pada 2017 bersama pemerintah daerah, BIG, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Papua, WRI Indonesia turut mengawal penyediaan data geospasial, termasuk analisis perizinan berbasis lahan seperti perkebunan kelapa sawit guna membenahi tata kelola ruang.
"Berbagai komitmen kebijakan, mulai dari Otonomi Khusus Papua, Deklarasi Manokwari 2018, hingga kesepakatan enam gubernur di Tanah Papua pada 2026, sebenarnya sudah memberi landasan bagi pengakuan hak masyarakat adat. Namun, komitmen politik tersebut harus diterjemahkan ke dalam langkah teknis melalui pemetaan, standardisasi, dan integrasi data ke dalam dokumen tata ruang daerah," jelas Julia.
Konsolidasi Lintas Provinsi dan Kabupaten
Bimbingan teknis selama tiga hari di Sorong ini mempertemukan perwakilan dari enam provinsi di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegununga,serta enam pemerintah kabupaten yang meliputi Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Merauke, Tambrauw, dan Maluku Tengah.
Dalam forum tersebut, para peserta mendalami penyusunan daftar data daerah, tata kelola metadata informasi geospasial, pengenalan sistem informasi geografis (GIS), integrasi data spasial-statistik, hingga konektivitas data melalui geoportal. Penguatan kapasitas teknis di tingkat tapak ini diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi data lintas wilayah, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat di tengah dinamika pembangunan Tanah Papua.