Menularkan Spirit Hidup Hijau Versi penuh
Berita Lingkungan

Mahasiswa Sosiologi UNM Bedah Ketimpangan Kebijakan Sampah Makassar dan Minimnya Sarana Pemilahan

Oleh Tim Redaksi 19 Nov 2026 19:55 3 menit baca

Klikhijau.com - Kalangan akademisi Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM) menilai krisis pengelolaan sampah di Kota Makassar tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis dan instruksi kebijakan semata. Tanpa membenahi habitus masyarakat, menyediakan sarana dasar, serta memperhitungkan dampak sosial terhadap kelompok rentan, regulasi persampahan justru berisiko melahirkan ketimpangan baru.

Pandangan kritis tersebut mengemuka dalam diskusi "Klikhijau Go To Kampus 2026" bertajuk Sampah Dalam Pandangan Sosiologi yang digelar di UNM Kampus Gunung Sari, Jalan Raya Pendidikan No. 22, Kota Makassar, Kamis (19/11/2026).

Ketua Program Studi Sosiologi UNM, Mario, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak sekadar masalah fisik yang menumpuk, melainkan berakar pada pembentukan kebiasaan (habit) sehari-hari masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi maupun penerbitan regulasi kerap mengabaikan hak-hak sosial warga di tingkat bawah, seperti nasib para pemulung di TPA Tamangapa yang terdampak perubahan aturan pembatasan sampah serta penolakan warga atas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Tamalanrea.

Senada dengan hal tersebut, Akademisi Sosiologi UNM, Alwi Usra Usman, yang hadir sebagai narasumber menggantikan Bahrul Amsal, memaparkan bahwa sampah merupakan cerminan konstruksi sosial yang lahir dari rutinitas harian, mulai dari pola konsumsi hingga cara membuang barang.

Menurutnya, perubahan perilaku warga mustahil dipaksakan tanpa dukungan infrastruktur ruang publik yang memadai.

"Perilaku memilah akan lebih mudah berlangsung ketika sudah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung jalannya kebijakan," ujar Alwi.

Alwi mencontohkan kondisi riil di lingkungan kampus, di mana ketiadaan tempat sampah yang memadai di depan ruang-ruang kelas kerap memicu penumpukan sampah.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa Sosiologi UNM untuk tidak berhenti pada wacana di dalam kelas, melainkan menjadi motor penggerak dengan menyampaikan aspirasi pengadaan fasilitas pemilahan sampah hingga ke tingkat pimpinan fakultas dan rektorat.

Ketimpangan Kebijakan TPA Tamangapa dan Minimnya Sarana Pemilahan

Memperkuat perspektif akademisi UNM tersebut, Program Officer sekaligus Redaktur Klikhijau.com, Arman Jaya, menyoroti adanya relasi kuasa di balik kebijakan pengelolaan sampah kota. Ia mencontohkan penerapan larangan sampah masuk ke TPA Tamangapa sejak 1 Agustus lalu serta penutupan metode open dumping yang memukul mata pencaharian warga sekitar.

"Ketika regulasi TPA Tamangapa ditetapkan tanpa melihat perspektif sosiologi, ada pemulung yang kehilangan mata pencariannya yang selama ini menggantungkan hidup dan membiayai pendidikan anaknya di sana, meski demikian mereka juga turut mendukung kebijakan ini, namun tanpa Solusi pencaharian lain dari imbas kebijakan adalah sesuatu yang penting juga," tegas Arman.

Ketidaksiapan pemerintah dalam menopang regulasi juga tercermin dari temuan Policy Report 2026 bertajuk Persepsi Publik terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Makassar yang dirilis Marewa Multi Survey Indonesia. Data tersebut menunjukkan tingginya kesediaan warga mendukung pembatasan sampah ke TPA, tetapi terbentur ketiadaan sarana dasar di tingkat rumah tangga.

"Hasil survei terakhir menunjukkan 92,6 persen masyarakat mendukung kebijakan pembatasan sampah ke TPA jika dukungan bersyarat ikut dihitung. Tetapi, masih ada 51,1 persen warga yang menyatakan sarana pemilahan belum tersedia, bahkan 66,6 persen menyebut ketiadaan wadah atau ruang sebagai hambatan utama," jelas Arman.

Sampah sebagai Konstruksi Sosial dan Desakan Tanggung Jawab Produsen

Dalam diskusi yang dipandu oleh Raihan dan turut melibatkan mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar ini, kritik tajam juga datang dari kalangan mahasiswa Sosiologi UNM. Soni mempertanyakan ketimpangan spasial di mana kawasan permukiman ekonomi menengah ke bawah justru paling sering menanggung beban penumpukan sampah dibanding kawasan elite.

Sementara itu, mahasiswa lainnya, Fikri dan Rizki Aprilia, menyoroti lemahnya mekanisme tanggung jawab produsen atas kemasan sekali pakai (Extended Producer Responsibility) serta perlunya replikasi tata kelola berbasis kelembagaan warga seperti yang berjalan di TPS 3R Mariso.

Menanggapi hal tersebut, Arman sepakat bahwa masyarakat selama ini kerap dijadikan kambing hitam, sementara regulasi belum tegas memaksa industri untuk bertanggung jawab mengelola limbah produknya.

 

Topik terkait
Sosiologi sampah lingkungan kebijakan