Kerusakan Lingkungan, Kepungan Tambang, dan Lembaga Keagamaan

Selain itu, usaha tambang cukup menjamur di Indonesia, Jatam  mencatat terdapat 8.588 izin usaha pertambangan atau 44 persen dari luas daratan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 738 izin di antaranya terhubung dengan kawasan rawan bencana.

Selain di daerah rawan bencana, Jatam juga menemukan  164 konsesi tambang mineral dan batu bara yang tersebar di 55 pulau kecil.

Di pulau-pulau kecil ini  dampak kerusakan lingkungan  dan sosial cukup tinggi. Salah seorang penulis laporan Jatam, Alwiya Shahbanu,  mengungkapkan betapa dahysatnya kerusakan lingkungan di pulau-pulau kecil yang dijamah raksasa tambang. Tambang-tambang itu juga mencemari sumber air seperti sungai dan lainnya.

Protes lembaga keagamaan

Lembaga keagamaan ingin agar pemerintah di seluruh dunia lebih berpikir jangka panjang dalam penggunaan energi ke depan. Sebab, penggunaan energi rendah karbon baik untuk kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan

42 lembaga keagamaan ini berasal dari Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Ekuador, Indonesia, Irlandia, Italia, Kenya, Myanmar, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat.

Lembaga keagamaan ini menyatakan jika pandemi Covid-19 seharusnya menjadi titik balik untuk beralih ke investasi energi yang lebih ramah lingkungan.

"Masa pandemi covid-19 adalah waktu yang tepat untuk tidak hanya merenung, tetapi untuk bertindak. Kita harus menghentikan spiral kematian ekologis. Kita harus menghidupkan kembali harapan ekologis kita, dalam pertobatan besar umat manusia, dengan menempuh jalan menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan,"  ungkap Direktur Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) untuk Keuskupan Agung Semarang, Romo FX Endra.

Hayu Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan investasi yang ramah lingkungan merupakan bagian dari ajaran agama. Sebab, turut merawat alam.

"Pada ajaran seluruh agama, alam menempati tempat yang istimewa. Oleh karenanya agama merupakan sarana yang tepat untuk menyampaikan pesan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian alam," katanya seperti dikutip dari CNN, 4 Juni 2020.

Sedangkan Mark Campanale, Pendiri dan Ketua Eksekutif Carbon Tracker menyatakan langkah pemulihan ekonomi dari masa pandemi corona di berbagai negara merupakan momentum yang tepat untuk membenahi iklim investasi. Ia menekankan investasi di berbagai bidang saat ini harus bisa berdampak positif dan dirasakan masyarakat di kehidupan mendatang.

“Energi fosil tidak bisa menjamin kesehatan umat manusia di masa depan,” katanya.

Mark menginginkan pemerintah mengikuti kepemimpinan keagamaan. Mereka berkomitmen   menciptakan dunia yang lebih baik.

Bagaimana dengan UU Minerba?

Berikut  15 rumusan baru dan penyempurnaan dalam batang tubuh UU Minerba:

1.  Terkait Penguasaan Minerba, disepakati bahwa Penguasaan Minerba diselenggarakan pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batu bara.


2.  Disepakati bahwa Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan Kegiatan Usaha Pertambangan.


3.  Adanya jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.


4.  Terkait WPR, jika sebelumnya diberikan luas maksimal 25 hektare dan kedalaman maksimal 25 meter, melalui perubahan UU itu diberikan menjadi luasan maksimal 100 hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter.


5.  Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Izin dalam RUU Minerba ini terdiri atas: -IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi; -Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.