Di Panggung COP31 Turki, Transisi Kendaraan Listrik Disorot karena Mengorbankan Hutan dan Ruang Hidup di Indonesia

Di Panggung COP31 Turki, Transisi Kendaraan Listrik Disorot karena Mengorbankan Hutan dan Ruang Hidup di Indonesia
Diskusi bertajuk "Status of Global Climate Action and the Role of Transport Electrification in Meeting Climate Goals" yang diselenggarakan oleh MADANI Berkelanjutan bersama T&E, NewClimate Institute, Carbon Tracker, dan IESR side event COP31 Antalya, Turki pada Rabu (18/11/2026). - Foto : MADANI Berkelanjutan
Bacakan Artikel

Selain persoalan pertambangan nikel, kebijakan pemerintah Indonesia yang memacu mandatori bahan bakar nabati, mulai dari biodiesel B50 hingga rencana bioetanol E20, dinilai memperparah tekanan terhadap tutupan hutan alam. Kebutuhan bioetanol E20 diproyeksikan menyedot hingga 4 juta kiloliter etanol per tahun.

Sementara itu, luas tutupan perkebunan kelapa sawit nasional saat ini telah mencapai 17,8 juta hektare, nyaris menyentuh ambang batas daya dukung lahan sebesar 18,15 juta hektare. Artinya, ruang ekspansi perkebunan di atas lahan non-hutan sudah sangat sempit.

Nadia mengkritik narasi pemerintah yang kerap mengklaim bahwa pengembangan energi nabati dan pangan hanya menyasar lahan terdegradasi. Faktanya, proyek skala raksasa seperti cetak sawah dan perkebunan tebu untuk bioetanol di Merauke, Papua Selatan, justru membabat hutan alam dan merampas wilayah adat suku Malind serta sub-suku lainnya.

Ketimpangan juga terlihat pada aliran dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Pada 2024, lebih dari 90% dana tersebut terserap untuk mensubsidi selisih harga biodiesel yang dinikmati korporasi besar, sementara program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk petani kecil berjalan lambat.

"Kebijakan ini hanya mensubsidi bahan bakar, bukan membenahi kesejahteraan petaninya," ujar Nadia.

Salah Arah Insentif dan Ketergantungan Batu Bara

Di tingkat domestik, transisi sektor transportasi Indonesia dinilai masih belum menyentuh akar persoalan emisi. Direktur Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan IESR, Agus Tampubolon, memaparkan bahwa sektor transportasi menyerap sekitar 40% konsumsi minyak final nasional dan menyumbang seperempat emisi sektor energi, dengan pasokan minyak yang masih bergantung pada impor.

Namun, kebijakan insentif pemerintah justru bias kelas menengah. "Sekitar 80% kendaraan listrik di Indonesia masih berupa mobil dan motor pribadi karena insentif fiskal lebih berpihak ke sana, bukan ke angkutan umum massal," kata Agus.

Lebih jauh, Agus mengingatkan bahwa bauran kelistrikan Indonesia masih didominasi energi fosil—sekitar 85% bersumber dari pembangkit batu bara. Tanpa memensiunkan PLTU dan mempercepat masuknya energi terbarukan ke jaringan listrik nasional, pengisian daya kendaraan listrik hanya memindahkan sumber pembakaran dari tangki bensin ke cerobong pembangkit batu bara.

Kesenjangan Target Global dan Peluang Penghematan Devisa

Secara global, sektor transportasi menyumbang sekitar 30% permintaan energi final. Peneliti Kebijakan Iklim NewClimate Institute, Janna Hoppe, menyebut porsi listrik di sektor transportasi dunia baru menyentuh angka 2%. Untuk menahan laju pemanasan global agar tidak melampaui batas aman, porsi tersebut harus melonjak menjadi 11-17% pada 2035 dan 45-57% pada 2050.

"Dengan kebijakan yang ada saat ini, porsi elektrifikasi pada 2035 diproyeksikan hanya mencapai 6%. Pemerintah tidak cukup hanya mengganti mesin kendaraan, tetapi harus merombak tata ruang kota dan memaksa pergeseran ke transportasi publik," jelas Janna.

Dari sisi ekonomi makro, Kepala Permintaan Energi Carbon Tracker, Ben Scott, menilai negara pengimpor minyak justru akan merugi jika mempertahankan kendaraan berbahan bakar fosil karena menguras cadangan devisa dan memicu inflasi.

Ia merujuk pada studi makroekonomi di Chile yang menunjukkan bahwa percepatan adopsi kendaraan listrik mampu menghemat impor BBM hingga 27 miliar dolar AS dalam 25 tahun, menekan biaya kesehatan sebesar 500 juta dolar AS, serta menghindari kerugian akibat krisis iklim senilai 20 miliar dolar AS hingga 2050.

 

Praktik di Eropa juga menunjukkan hasil serupa. Direktur Energi dan Iklim T&E, Kädi Ristkok, mencatat elektrifikasi kendaraan telah memangkas permintaan minyak global sekitar 1,2 juta barel per hari. Namun, ia mengingatkan adanya hambatan teknis pada elektrifikasi angkutan berat seperti truk logistik dan alat berat pelabuhan, yakni lamanya antrian penyambungan jaringan listrik.

"Regulator harus memprioritaskan sambungan jaringan untuk transportasi publik dan menerapkan sistem pengisian daya pintar (smart charging)," ujarnya.

Tiga Tuntutan Koreksi Kebijakan

Menutup forum tersebut, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia dan delegasi COP31 untuk mengoreksi arah kebijakan transisi transportasi melalui tiga langkah konkret:

  1. Hitung Emisi Perubahan Lahan dan Alihkan Subsidi: Pemerintah wajib memasukkan faktor emisi akibat deforestasi dan alih fungsi lahan (indirect land-use change) dalam menghitung klaim penurunan emisi biofuel agar tidak memanipulasi angka karbon. Anggaran subsidi BBM fosil harus dialihkan untuk membangun infrastruktur angkutan umum listrik dan pembangkit energi terbarukan, sementara dana BPDP wajib diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas kebun petani kecil tanpa membuka hutan baru.

  2. Batasi Biofuel Hanya untuk Sektor Sulit Dekarbonisasi: Secara global, tanaman bahan baku biofuel menyita sekitar 32 juta hektare lahan setiap tahun, tetapi hanya memasok 4% energi transportasi. Karena sifatnya yang boros lahan dan mengancam ketahanan pangan, penggunaan biofuel harus dibatasi secara ketat hanya untuk sektor pelayaran dan penerbangan yang sulit dielektrifikasi, sementara transportasi darat difokuskan pada elektrifikasi angkutan massal.

  3. Moratorium Ekspansi di Wilayah Adat dan Pengakuan Hukum: Perencanaan proyek tambang mineral kritis maupun perkebunan energi tidak boleh lagi memakai asumsi "tanah kosong". Pengakuan hukum atas hak wilayah masyarakat adat dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA/FPIC) harus menjadi syarat mutlak sebelum izin proyek diterbitkan.

 

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2
Editor

Arman Jaya

Bergiat di isu-isu ekososial, pesisir dan pedesaan