Bentuk Solidaritas, Sejumlah Tokoh Internasional Hadiri KTT Hukum Rakyat 2026

Bentuk Solidaritas, Sejumlah Tokoh Internasional Hadiri KTT Hukum Rakyat 2026
PHR Mentawai Desa Ugay Pulau Siberut
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – Krisis iklim dan perampasan ruang hidup bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan ancaman sistemik yang dihadapi oleh komunitas adat dan akar rumput di seluruh dunia. Menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat 2026 pada 19–20 Oktober 2026 di Jakarta. 

Perkumpulan HuMa Indonesia menyampaikan para pembicara lintas negara dan perwakilan Masyarakat Adat yang akan menyuarakan pentingnya pengakuan hukum rakyat sebagai solusi krisis iklim dan ekologis global.

KTT Hukum Rakyat 2026 akan menjadi ruang perjumpaan strategis antara suara advokasi tingkat internasional dengan pengalaman langsung para pejuang tanah dan lingkungan dari pelosok Nusantara.

"Ancaman terhadap wilayah adat dan lingkungan hidup terjadi di mana-mana. Ketika ruang demokrasi formal menyempit, solidaritas lokal dan global menjadi penyangga utama untuk memperjuangkan hukum rakyat sebagai fondasi keadilan sosial dan ekologis," tegas Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa.

KTT ini menghadirkan 11 pembicara utama yang mewakili ragam latar belakang diplomasi iklim, parlemen, hingga komunitas adat di tingkat tapak:

  • Prof. Wilson Fernandes Negrão Júnior (Koordinator dari Pusat Kajian Hukum Internasional CEDIN, Brazil) – membawa pengalaman pengarusutamaan hukum dalam rangka mendorong gerakan masyarakat adat dan penanggulangan krisis iklim  di tingkat negara dan global.

  • Rikardo Simarmata (Anggota HuMa & Akademisi Fakultas Hukum UGM) – pendiri HuMa dan penggagas  Sekolah Pendidikan Hukum Rakyat.

  • Zhong Huang (Legal Officer of PILNET Global) - mendorong praktik hukum demi kepentingan publik serta budaya pro bono di Indonesia dan Asia Tenggara.

  • Frøya Sjursæther (Anggota Parlemen Norwegia / Green Party) – mewakili suara generasi muda politik Eropa yang fokus pada isu energi dan lingkungan.

  • Apsara Jhakri Magar (Officer of Indigenous Women Legal Awareness Group / INWOLAG) – berkecimpung di bidang hukum yang saat ini mendorong gerakan bantuan hukum bagi pengacara muda yang memiliki fokus pada isu perlindungan hak perempuan adat dan komunitas terpinggirkan.  

    Baca Selanjutnya
    Pilih Halaman:
    • 1
    • 2