4 Potensi Risiko Lingkungan di Tahun 2021, dari Perubahan Iklim hingga Tekanan Fiskal

Klikhijau.com – Mengawali tahun 2021, para ahli lingkungan dari Asosiasi ahli lingkungan Indonesian Environmental Scientist Association (IESA) memaparkan empat potensi risiko lingkungan. Dikutip Ko...

4 Potensi Risiko Lingkungan di Tahun 2021, dari Perubahan Iklim hingga Tekanan Fiskal
Bacakan Artikel

Sayangnya, kata Profesor Oka, kebijakan pemerintah kita justru mengharapkan sektor kehutanan untuk menghasilkan pangan, yang artinya mengganti pohon dengan komoditas pertanian.

“Menurut hemat saya kebijakan ini sangat gegabah dan tidak didasari dengan dasar pemikiran ekologi-ekonomi yang komprehensif. Sehingga justru berpotensi sebaliknya,” jelasnya.

Merespons mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Profesor Oka menilai, peristiwa karhutla pada periode 1982- 1998 maupun peristiwa karhutla pada saat ini, kuncinya ada pada manusia.

“Gambut memang merupakan bahan organik yang dapat terbakar, tetapi sebetulnya gambut itu mustahil terbakar sekali pun selama elnino. Karena lahan gambut itu selalu becek, kecuali mungkin gambut di daerah alpin dan sub alpin. Jadi kalau mau mengendalikan karhulta maka yang dikendalikan itu harus manusia mulai dari petani di dalam kawasan hutan sampai ke para pembuat kebijakan di pemerintahan,” jelasnya.

Sementara mengenai banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia setiap tahun, Profesor Oka, menyebut penyebap banjir memang sangat kompleks.

Menurutnya, curah hujan memang merupakan salah satu pemicu banjir, tetapi kalau tutupan lahan di daerah tangkapan, curah hujannya baik maka seharusnya banjir dapat dikendalikan.

“Saya sejak tahun 1983 sampai saat ini, hidup saya jatuh bangun di dalam hutan. Betatapa pun deras dan lebatnya itu hujan, saya belum pernah melihat ada aliran permukaan di lantai hutan, kecuali di lantai hutan bekas kebakaran. Yang saya maksud ini tidak termasuk hutan dataran rendah luapan banjir (floodplain forest) yang biasanya ada di sekitar rawa-rawa pinggir sungai,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, jika ada banjir bandang yang mendadak boleh jadi karena terjadi pembakaran lahan secara besar-besaran di bagian hulu.

Mengenai UU Cipta Kerja, Profesor Okan tidak ingin berkomentar banyak. “Mengenai UU Cipta Kerja saya cenderung menunggu saja dulu bagaimana implementasinya. Kalau ternyata lebih buruk dari sekarang, ya kita bicara. Tetapi kalau kurang lebih sama saja atau bahkan lebih baik ya saya akan berdiri angkat topi,” jelasnya.

Profesor Oka juga menyoroti mengenai beban sampah di masa pandemi yang memang mencemaskan. Sistem delivery sevice terutama makanan diakui telah membuat pemakaian kemasan plastik meningkat secara signifikan.

“Yah inilah sifat asli manusia di seluruh dunia. Mereka selalu berpikir, kalau bisa merasakan mudah dan nyaman saat ini mengapa harus berpikir tentang susah di masa depan. Plastik saat ini manjadi permasalahan lingkungan global. Orang-orang sedang memikirkan tentang sampah plastik yang meningkat, namun faktanya penggunaannya juga semakin massif. Inilah bukti bahwa manusia itu sering tidak sejalan antara pikiran dan perbuatan,” katanya.

“Satu satunya jalan keluar untuk mengatasi masalah plastik adalah pengembangan teknologi

pengolahan plastik menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Kita perlu mendorong para ahli kimia untuk berinovasi tentang hal ini,” katanya.

Perihal tekanan fiskal

Mengenai tekanan terhadap kapasitas fiskal yang terjadi pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Profesor Oka, menegaskan betapa hal ini memang jadi satu risiko di tahun 2021.

“Iya ini benar akan ada tekanan fiskal, karena penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah akan sangat menurun di era pandemi ini. Pajak industri manufaktur dan PPn tentu akan sangat berkurang dengan menurunnya daya beli masyarakat,” katanya.

Faktanya, selama pandemi ini,orang-orang yang cadangan keuangannya berlebih pun lebih memilih berhemat dalam membelanjakan uangnya. Pada sisi lain pemerintah juga harus memberikan berbagai insentif pajak untuk menjaga perusahan jangan sampai bangkrut.

“Idealnya sih untuk menggerakkan roda perekonomian pada masa seperti ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan berbagai bantuan seperti BLT kepada masyarakat kurang mampu agar bisa berbelanja, namun ditemukan ada korupsi berkaitan dengan hal ini,” lanjutnya.

Menurut Profesor Oka, ada dilema tersendiri selama pandemi ini tetap ada. Di satu sisi, pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menangani permasalahan lingkungan. Pada sisi lain jika masalah lingkungan tidak diperhatikan bukan tidak mungkin masalah pandemi ini akan menjadi lebih sulit ditangani.

“Salah satu jalan keluar untuk tetap menjaga concern para pihak terhadap permasalahan lingkungan walau di era pandemi ini yaitu dengan menjadikan masalah penanganan lingkungan sebagai syarat bagi perusahan untuk bisa mendapatkan insentif perpajakan dari pemerintah. Demikian juga pemberian BLT mungkin dapat dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Misalnya BLT tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan melalui program padat karya di bidang lingkungan,” pungkasnya.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2