Klikhijau.com – Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
BPKH Wilayah VII Makassar berkomitmen dalam mendukung penanganan isu perubahan iklim khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Workshop FOLU Net Sink 2030 yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin, 4 April 2022 dilaksanakan di Jakarta.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Dr. Ir. Ruandha A. Sugardiman, M.Sc menyatakan bahwa terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU.
Keenam upaya mitigasi tersebut yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati.
Program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik.
Keseriusan BPKH Wil. VII Makassar untuk urusan penanganan isu perubahan iklim ini diwujudkan melalui optimalisasi kegiatan Ground Check pada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Gowa, Bone, dan Sinjai serta 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju.
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut BPKH Wilayah VII Makassar melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, demikian yang disampaikan oleh Hariani Samal, S.Hut., M.Si selaku Kepala BPKH VII Makassar.
Kegiatan Ground Check dilakukan untuk mengamati secara langsung di lapangan jenis penutupan lahan pada 35 titik pengamatan pada setiap kabupaten.
Data hasil Ground Check digunakan dalam rangka penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Data Update Penutupan Lahan Nasional Tahun 2022.
Pada hari Senin, 18 April 2022 dilakukan Ekspose Hasil Ground Check oleh masing masing pelaksana kegiatan yang bertempat di kantor BPKH Wil. VII Makassar yang dipimpin oleh Suleman Patiung, S.Hut., M.S.P selaku Kepala Seksi Informasi Sumberdaya.
Data Penutupan Lahan digunakan menghitung luas deforestasi yang terjadi setiap tahun dari kegiatan dan usaha baik berupa tutupan hutan maupun non hutan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait.
