- Hari Bumi 2024: Ford Foundation Dukung BRWA Kelola Registrasi Wilayah Adat di Tapanuli Utara dan Lutra - 23/04/2024
- Begini Cara SDNBorong dan SDN Parinring Makassar Rayakan Hari Bumi 2024 - 22/04/2024
- Cerita Baru Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Lintas Provinsi diMakassar, Tersangka Siap Disidangkan - 22/04/2024
Klikhijau.com – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah bersama Perkumpulan Aksi dan Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) akan menyerahkan petisi.
Penolakan pembuangan limbah tailing ke laut dari industri nikel baterai serta mendesak pemerintah mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan energi terbarukan pada industri nikel baterai kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
Penelitian yang dilakukan oleh Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menunjukkan adanya potensi dampak lingkungan dari rencana pembuangan tailing ke laut dalam (deep-sea tailing placement atau DSTP) yang dipilih sebagai metode untuk menekan biaya operasi industri nikel.
Selain itu industri nikel baik di Morowali (Sulawesi Tengah) maupun Weda (Maluku Utara) masih memanfaatkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sebagai sumber energi utama yang notabene adalah sumber polutan dan penyumbang emisi karbon.
“Komitmen iklim Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa Republik Rakyat Tiongkok tidak lagi membangun PLTU baru di luar negeri perlu dikonkretkan dengan mengungkapkan informasi ke publik tidak lagi penambahan PLTU baru di kawasan industri nikel terkait investasi Tiongkok di Sulteng,” ungkap Pius Ginting, Koordinator AEER, dalam rilisnya kepada media, Rabu (13/10/2021).
Pius juga menuntut pemerintah Tiongkok mengupayakan dalam waktu dekat menggantikan PLTU yang telah beroperasi dengan energi terbarukan.
“Hal ini akan baik buat iklim dan baik buat kesehatan warga Bahodopi yang telah jadi korban polusi udara.”
Pius menambahkan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, perlu mendorong industri nikel tidak menjadi pusat emisi gas rumah kaca karena akan berdampak buruk bagi citra nikel baterai asal Sulteng.
Moh. Taufik, Koordinator Pelaksana Jatam Sulteng, menyatakan bahwa mendorong hilirisasi nikel bukan berarti tanpa pekerjaan rumah baru. Rekam jejak lingkungan industri nikel di darat hendaknya tidak diperluas ke laut. Tiongkok sendiri tidak menerapkan pembuangan limbah tambang ke laut di negerinya.
“Kami harapkan ada komitmen keragaman hayati dari pemerintah Tiongkok sebagai tuan rumah Konferensi Keragaman Hayati PBB, yang berlangsung di Kunming, Kota di bagian barat daya China pada bulan Oktober ini,” katanya.
Taufik berharap berlangsungnya konferensi Keanekaragaman Hayati di Tiongkok, juga dibarengi dengan komitmen pemerintah Tiongkok, untuk tidak melakukan pembuangan limbah tambang ke laut dari investasinya di luar negeri seperti di Sulawesi Tengah.
Diantaranya dengan merencanakan pembuangan limbah tailing di wilayah laut Morowali.
Selain itu, Taufik berharap pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dapat menunjukkan kepemimpinan dalam mitigasi iklim dengan menempatkan laut sebagai zona karbon biru.
Juga dengan tidak merekomendasikan pembuangan limbah tambang ke laut di Sulawesi Tengah.
Hal itu karena rencana pembuangan limbah tailing ke laut Morowali dapat membahayakan keanekaragaman hayati yang hidup di perairan laut Morowali.
