Strategi Penyelamatan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

oleh -1,960 kali dilihat
Strategi Penyelamatan Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Ilustrasi keaneragaman hayati/foto-Pak Pandani

Klikhijau.com – Keanekaragaman hayati (biological diversity) atau disebut dengan singkat biodiversity adalah keberagaman di antara makhluk hidup dari semua ekosistem, termasuk daratan, laut dan perairan lainnya dan kompleks ekologis dimana makhluk hidup itu hidup.

Keanekaragaman makhluk hidup ini secara umum dikategorikan pada tiga tingkatan, yakni: tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. Di antara ketiganya, keanekaragaman genetik merupakan tingkat keanekaragaman yang paling mendasar yang terjadi di antara individu dalam populasi spesies yang sama, maupun antara satu populasi dengan populasi lainnya.

Untuk diketahui, Indonesia adalah negara dengan mega-deversity di dunia. Indonesia menguasai sekira 60 % dari 22 juta dari 22 juta hektare kawasan hutan Heart of Borneo yang diyakini sebagai ekosistem hutan dengan tingkat kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Faktanya, ancaman kepunahan satwa sedang mengancam saat ini di Indonesia. Ada beberapa persoalan, terutama eksploitasi sumber daya alam dan deforestasi yang meningkat setiap tahun. Simak 5 Penyebab Kepunahan Satwa dan Tumbuhan serta Cara Mengatasinya!

Padahal, keanekaragaman hayati (Kehati) memiliki manfaat luar biasa, lihat di SINI! Lalu bagaimana strategi penyelamatan Keanekaragaman hayati di Indonesia?

Mubariq Ahmad (Akademisi UI dan Direktur WWF Indonesia 2003-2009) menjelaskan beberapa strategi yang bisa dilakukan, sebagaimana ditulis dalam artikelnya berjudul “No Net Loss! Strategi Mempertahankan Keanekaragaman Hayati”, sebagai berikut:

KLIK INI:  Draft RUU Sumber Daya Air yang Baru Disetujui DPR
Strategi penyelamatan keanekaragaman hayati
  • Menetapkan ukuran sebagai indikator Kehati

Keanekaragaman hayati, seperti keuntungan dalam bisnis, perlu dikelola secara secara terukur sehingga secara periodik dapat dievaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan Kehati tersebut. Ketiadaan ukuran yang kongkrit menjadi tantangan utama pengelolaannya.

Menurut Mubariq Ahmad, perlu ada ukuran kongkrit, betapa pun tidak sempurnanya. Hal yang bisa diambil, misalnya, kerapatan atau jumlah jenis flora per hektar hutan yang ingin dijadikan sarana penyelamatan Kehati.

  • Menciptakan harga bagi kegiatan internalisasi dan upaya penyelamatan Kehati

Ekosistem dan Kehati, serta jasa yang ditimbulkannya adalah barang atau jasa publik yang tersedia secara alami atau tercipta sebagai eksternalitas positif dari kegiatan pihak-pihak tertentu.

Kegiatan agroforestry di daerah tangkapan air di hulu sungai misalnya, tulis Mubariq, secara nyata berkontribusi dengan memproduksi jasa ekosistem pengelolaan alami atas risiko banjir di hilir. Tanpa kompensasi atas eksternalitas positif ini, jasa ekosistem untuk pengelolaan banjir tersebut akan diproduksi lebih sedikit dari yang diperlukan masyarakat.

KLIK INI:  Festival Golokoe, Mengendus Jejak Allah, di Alam Ciptaan-Nya

Oleh sebab itu, pemerintah dapat menciptakan harga atas Kehati melalui pengenaan pajak atas kerusakan Kehati (seperti pollution tax), penetapan kewajiban kompensasi bagi pelaku penyelamatan Kehati (misalnya pengelola taman nasional, yang jasa ekosistemnya dinikmati bisnis di sekitarnya), atau mewajibkan ganti kawasan untuk Kehati (biodiversity off set) bagi perusahaan yang secara langsung memiliki dampak negatif terhadap Kehati.

  • Mengembangkan instrumen untuk memastikan balas jasa lingkungan

Pengembangan berbagai instrumen, mekanisme dan kelembagaan untuk memastikan balas jasa lingkungan (atau lebih dikenal sebagai payment for ecosystem services, PES) untuk Kehati yang berasal dari pajak maupun kewajiban kompensasi disalurkan dan digunakan untuk kegiatan penyelamatan Kehati.

Setiap pihak wajib mematuhi good governance dan rencana tata ruang yang berbasis ekosistem agar segala mekanisme yang dirancang mendukung pencapaian tujuan dengan efektif. Australia, Amerika dan Belanda adalah tiga negara yang menerapkan aturan kewajiban biodiversity offset bagi perusahaan yang memiliki dampak negatif terhadap Kehati.

KLIK INI:  Menteri LHK ke Norwegia untuk Menyuarakan Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim
  • Penguatan peran pemerintah RI

Pemerintah Republik Indonesia (RI)  dan negara kaya Kehati lainnya perlu mengambil posisi  mendukung ditetapkannya kebijakan No Net Loss atau Net Positive Impact on Biodiversity dalam Convention on Biological Diversity (CBD).

Meskipun tujuan umumpenyelamatan Kehati di tingkat global sudah ditetapkan oleh CBD, mekanisme dan target-target spesifik penyelamatan Kehati belum ada.

Di bawah payung No Net Loss atau Net Positive Impact, kata Mubariq, perlu diatur agar setiap produksi barang, ataupun pengembangan real estate dan infrastruktur diwajibkan membeli kredit Kehati atau mensponsori konservasi ataupun restorasi ekosistem untuk keanekaragaman hayati.

Meski strategi di atas dijalankan, ada hal yang cukup mencemaskan yakni kebijakan pembangunan nasional di Indonesia serta tata kelola sumber daya alam belum mampu melindungi Kehati dari ancaman kepunahan.

Oleh sebab itu, lanjut Mubariq, sudah saatnya sektor swasta juga aktif berperan memberikan solusi, didukung oleh reorientasi kebijakan pemerintah dan investasi untuk menjamin bahwa konservasi Kehati dan restorasi ekosistem lebih menguntungkan.

Di samping itu, pemerintah tidak boleh lengah dari kerentanan masyarakat miskin di pedesaan yang sebenarnya menjadi pemelihara keanekaragaman hayati dan penyedia jasa lingkungan. Itulah strategi penyelamatan keanekaragaman hayati di Indonesia, semoga bermanfaat!

*Referensi: Artikel Mubariq Ahmad berjudul “No Net Loss! Strategi Mempertahankan Keanekaragaman Hayati” dalam buku “Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim. Hal, 303. Gramedia, Jakarta.2010.
KLIK INI:  Lebih Dekat dengan Taman Kehati, Pengertian, Manfaat, dan Tujuannya