Klikhijau.com – Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sulawesi Selatan bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Jeneberang Saddang menggelar workshop peningkatan kapasitas stakeholder selama dua hari, 31 Maret hingga 1 April 2026. Bertempat di Hotel Vasaka Makassar, agenda ini bertujuan memperkokoh integrasi program rehabilitasi mangrove di wilayah Sulawesi Selatan.
Kepala BPDAS Jeneberang Saddang, Abdul Aziz, S.Hut.T, M.Sc, menekankan pentingnya workshop ini sebagai wadah memperkuat koordinasi dan peran KKMD dalam melindungi ekosistem pesisir.
Filosofi Akar dan Kolaborasi
Ketua KKMD Sulsel, Dr. Ir. Andi Tenriola Rivai, M.Si, dalam sambutannya memberikan perumpamaan mendalam mengenai eksistensi mangrove.
Menurutnya, akar mangrove yang bekerja dalam diam menahan abrasi adalah cerminan kerja-kerja konservasi yang sering kali jauh dari sorotan namun manfaatnya dirasakan lintas generasi.
“KKMD bukan sekadar daftar peserta, ini adalah jaringan kekuatan kita. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi nyata dan komitmen berkelanjutan,” tegas Andi Tenriola.
Ia juga menyoroti bahwa tantangan utama saat ini adalah tekanan terhadap ekosistem dan ego sektoral dalam koordinasi. Karena itu, ia mendorong agar paradigma pengelolaan beralih dari sekadar menanam menjadi merawat dan menjaga.
Menariknya, Andi Tenriola mengaitkan pelestarian lingkungan dengan falsafah lokal. Ia mengajak para pemangku kepentingan menerapkan nilai Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalabbi.
“Menjaga mangrove adalah soal Siri’ na Pacce harga diri kita sebagai penjaga bumi dan wujud empati kita terhadap generasi mendatang,” imbuhnya.
Ia menutup sambutan dengan pesan Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase Dewata, menekankan bahwa hanya dengan kerja keras dan ketekunan, keberkahan Tuhan akan menyertai upaya pelestarian ini.
Ekonomi vs Ekologi
Saat membuka acara secara resmi, Kepala BPDAS Jeneberang Saddang, Abdul Aziz, tidak menampik bahwa kondisi mangrove saat ini terhimpit oleh alih fungsi lahan. Sering kali, kebutuhan ekonomi jangka pendek mengalahkan kepentingan ekologi.
Namun, Aziz memberikan optimisme dengan mengutip keberhasilan tokoh lokal seperti Pak Saraba dari Lantebung dan Ibu Marahana dari Pangkep. Keduanya terbukti mampu menyelaraskan nilai ekologi dengan ekonomi melalui produk turunan mangrove.
“Harapan kami, workshop ini memberikan masukan kuat bagi pemerintah daerah dan mengukuhkan KKMD sebagai ruang bersama secara kelembagaan,” pungkas Aziz.
Workshop ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 40 instansi/lembaga, mencakup unsur pemerintah, akademisi, perusahaan swasta (BUMN/BUMS), hingga Organisasi Masyarakat Sipil (OTH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Beberapa instansi yang terlibat antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fakultas Kehutanan Unhas, serta berbagai forum pegiat mangrove, hingga komunitas yang menjadi actor utama pengelolaan mangrove di wilayah pesisir.
