Klikhijau.com – Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, secara terbuka meminta bantuan kepada Paus Fransiskus yang sedang melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia. Rukka berharap kehadiran Paus dapat membantu membebaskan masyarakat adat dari berbagai bentuk penindasan yang mereka alami di tengah proyek pembangunan yang merampas wilayah adat. Jumat, 6 September 2024 di Jakarta.
Rukka Sombolinggi menjelaskan bahwa kondisi masyarakat adat di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Banyak wilayah adat yang digempur proyek pembangunan, menyebabkan kekerasan, penculikan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
Menurut Rukka, hal ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang secara jelas tidak hanya melanggar hak atas tanah, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat itu sendiri.
“Berdasarkan catatan akhir tahun AMAN 2023, sekitar 2,5 juta hektar wilayah adat telah dirampas untuk kepentingan bisnis dan infrastruktur,” ujar Rukka dalam keterangan tertulis yang dilansir Klikhijau.com
Dirinya menambahkan bahwa pada awal 2024, sudah terjadi 102 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat terkait dengan berbagai sektor, termasuk kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.
Harapan kepada Paus Fransiskus
Rukka berharap Paus Fransiskus dapat menekan pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Dalam pernyataannya, Rukka mencontohkan bagaimana Paus Fransiskus mendukung hak-hak masyarakat adat di Amerika Latin dan Kanada, dan ia berharap dukungan serupa diberikan untuk masyarakat adat di Indonesia.
“Saya memohon Paus Fransiskus membantu membebaskan masyarakat adat di Indonesia dari segala bentuk penindasan, sebagaimana yang telah dilakukan di Amerika Latin dan Kanada,” kata Rukka penuh harap.
Rukka juga mengkritik pemerintah Indonesia karena dinilai tidak menjalankan mandat konstitusi dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Ia meminta Paus untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat, yang selama ini masih tertunda.
“Pemerintah harus menjalankan mandat konstitusi dengan mengesahkan UU Masyarakat Adat demi perlindungan hak-hak mereka,” tegas Rukka.
Selain meminta dukungan Paus terhadap pemerintah, Rukka juga menyoroti keterlibatan beberapa institusi gereja di Indonesia dalam perampasan wilayah adat. Salah satu contoh yang disebutkannya adalah Keuskupan Maumere dan Larantuka di Nusa Tenggara Timur, yang diduga telah merampas tanah adat milik suku Soge Natarmage dan suku Goban Runut di Kabupaten Sikka, serta suku Tukan di Kabupaten Flores Timur.
Rukka menyebutkan bahwa tanah adat seluas 218 hektar yang dirampas oleh Keuskupan Larantuka saat ini menjadi isu besar di kalangan masyarakat adat setempat, yang hingga kini masih berjuang untuk mendapatkan kembali hak mereka.
Dukungan Paus Fransiskus untuk Masyarakat Adat di Dunia
Paus Fransiskus dikenal sebagai pendukung kuat masyarakat adat di seluruh dunia. Pada pertemuan Global Indigenous Peoples Forum di Roma, Paus menyerukan agar pemerintah dan masyarakat internasional menghormati budaya, martabat, dan hak-hak masyarakat adat. Ia juga menekankan peran penting mereka dalam menghadapi krisis lingkungan global.
Pada 2022, Paus Fransiskus juga meminta maaf kepada masyarakat adat di Kanada atas peran Gereja Katolik dalam asimilasi paksa anak-anak masyarakat adat di sekolah-sekolah perumahan. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “kejahatan tercela” yang harus diakui dan diperbaiki.
Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia diharapkan menjadi titik balik dalam penanganan kasus-kasus penindasan terhadap masyarakat adat di Tanah Air.
Dukungan Paus yang konsisten terhadap hak-hak masyarakat adat di berbagai negara memberikan harapan besar bagi masyarakat adat Indonesia. Namun, keberhasilan perjuangan ini bergantung pada langkah konkret pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan mandat konstitusi.
Paus Fransiskus diharapkan dapat menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi ini, serta memberikan tekanan kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan segala bentuk penindasan, perampasan lahan, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di Indonesia.
