Zero Waste, Gerakan dan Sinergitas Tanpa Batas Melawan Sampah

oleh -674 kali dilihat
program zero waste
Gerakan zero waste di NTB-Foto/Ist
Anis Kurniawan

Klikhijau.com – Beberapa waktu terakhir, zero waste menjadi salah satu program paling progresif dari banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi NTB. Dalam waktu singkat gerakan ini menjadi istilah populer di tengah masyarakat.

Hampir di semua kesempatan, mulai dari forum resmi sampai obrolan singkat di warung kopi, zero waste menjadi topik diskusi yang hangat. Hal ini tentu merupakan satu bagian dari usaha tak kenal lelah pemerintah dalam melawan hegemoni sampah.

Mengukur kedalaman pemahaman

Namun, ada kritik menarik terkait program zero waste di NTB. Disampaikan oleh Profesor Fahrurrozi, yang menganggap bahwa program tersebut masih jauh dari harapan. Kata sang Profesor, program zero waste tidak dipahami masyarakat pada umumnya yang masih minim pendidikan. Lantas berpengaruh pula terhadap keberhasilan program ini.

Menanggapi kritik tersebut, sebagai seorang akademisi beliau rasa-rasanya terlalu bersikap underestimate terhadap pemahaman masyarakat NTB tentang ini. Meskipun secara kuantitatif harus diakui bahwa tingkat pendidikan formal masyarakat NTB masih rendah. Namun, hal tersebut tidak lantas menjadi tolak ukur masyarakat dikatakan tidak memahami zero waste.

KLIK INI:  Benarkah Industri Hotel di Indonesia telah Ramah Lingkungan?

Dari aspek kebahasaan, istilah zero waste diambil dari kata bahasa inggris. Jika masyarakat diminta menterjemah secara langsung maknanya tentu banyak yang tidak memahami istilah tersebut.

Namun dalam konsep praktis, masyarakat dapat mengetahui zero waste sebagai sebuah tindakan. Tindakan “tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik, mendaur ulang barang bekas dan sebagainya”—itu sudah masuk dalam pemahaman yang matang bagi masyarakat.

Muncul pertanyaan, lantas kenapa program ini “tampak” pelaksanaannya masih jauh dari harapan? Setidaknya ada dua alasan yang bisa dikemukakan dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, program zero waste ini tergolong program yang sangat baru sehingga belum bisa dijadikan sampel untuk mengukur keberhasilan secara menyeluruh. Tindakan yang harus dilakukan adalah membantu pemerintah dalam proses internalisasi sehingga semakin tertanam kuat di masyarakat.

KLIK INI:  Mengenal Bulk Store, Konsep Toko Bebas Sampah

Alasan kedua, sekali lagi persoalannya bukan pada pemahaman masyarakat tapi lebih kepada ketersediaan infrastruktur pendukung yang masih belum maksimal.

Sebagai contoh di dalam rumah tangga, sudah dilakukan aktivitas pemilahan sampah organik dan anorganik. Sesuai arahan pemerintah masyarakat sudah paham betul bahwa sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dan sampah anorganik (plastik) dapat didaur ulang atau dijual.

Untuk dapat mengolah sampah organik menjadi pupuk diperlukan alat komposter atau lubang biopori. Faktanya, masyarakat tidak memiliki peralatan-peralatan yang memadai, sehingga itu tidak bisa dilakukan. Hanya bank-bank sampah saja yang dapat menerapkannya—walau jumlahnya masih belum banyak.

Diperlukan sinergitas

Hal yang sama pada sampah anorganik, masyarakat sejak lama sudah paham memilah sampah plastik yang bernilai jual dan tidak. Sampah plastik dengan nilai jual (seperti botol dan gelas air mineral) disimpan rapi oleh masyarakat dan menunggu pengepul keliling untuk dijual.

Sampah plastik lain (kresek, bungkus snack, mie instan, dan lainnya) jumlahnya juga tidak sedikit namun tidak laku dijual. Pada akhirnya baik sampah organik dan anorganik akan dikirim ke tempat pembuangan sampah.

KLIK INI:  Milenial dan Generasi Z harus Melek Isu Lingkungan

Sayangnya tidak semua desa memiliki tempat pembuangan sampah terpadu. Walhasil, sampah-sampah tersebut kembali berpulang ke sungai, parit, atau lubang yang bisa menampungnya, terkadang juga berakhir dengan cara dibakar.

Menjawab permasalahan tersebut tentu bukan dengan cara saling menyalahkan atau membangun sikap pesimis. Diperlukan kerja-kerja kolaboratif antar pihak (Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat) sehingga program zero waste dapat berjalan dengan maksimal.

Pemerintah mengeluarkan modal kebijakan, didukung oleh akademisi dengan tawaran konsep implementasi sebagai jembatan pemerintah dan masyarakat. Lalu, masyarakat sebagai pelaksana utama.

Kolaborasi dan sinergitas tentu tidak hanya terbatas pada tiga pihak tersebut tapi bisa diperluas dengan juga memberikan ruang kepada media dan pihak swasta untuk terlibat aktif di dalamnya. Barulah, program zero waste ini dapat dirayakan sebagai sebuah momentum positif—mengubah perilaku tata kelola sampah.

KLIK INI:  Kabar Mengejutkan dari Manohara, Ia Menemukan Bra di Pantai