- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
- Anak Kecil dalam Hujan - 30/03/2024
Klikhijau.com – Enam bulan terakhir jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah fase terbising dalam hidup kita. Bising oleh suara-suara politik, di sosial media, di kantor, di warung kopi, hingga di rumah.
Kebisingan di ruang-ruang itu tentu belum seberapa bila dibandingkan dengan maraknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang menghiasi sisi jalan. Di mana-mana!
Sejumlah riset menunjukkan bahwa separuh bahkan lebih dari pembiayaan kandidat habis untuk APK seperti baliho, umbul-umbul, stiker, selebaran, dan lainnya.
Saya pernah termenung-menung memikirkan ini dan mengalikan dengan jumlah Calon Legislatif (Caleg) di semua level, hasilnya mencengankan. Miliaran uang terhambur pupus tanpa manfaat yang begitu berarti.
Namun, bukan soal itu saya tertarik menulis artikel ini. Sebab, faktanya, demokrasi di Indonesia telanjur berbiaya mahal. Selain model politik transaksional dan gaya kampanye, strategi politik uang sepertinya masih diyakini mumpuni.
Yang membuat saya gelisah adalah berapa banyak sampah yang dihasilkan selama masa kampanye? Lalu ke mana saja sampah itu meluber?
Sampah kampanye
Selama masa kampanye politik, jumlah pertemuan tatap muka sangat banyak. Di setiap pertemuan yang menghadirkan “massa” itu, kita akrab dengan “nasi dus”, air minum kemasan, tissue, kertas-kertas dan lainnya.
Untuk sekali pertemuan saja yang menghadirkan seratus peserta misalnya, bisa dibayangkan volume sampahnya. Bagaimana bila ada puluhan ribu caleg menggelar puluhan kali pertemuan di titik berbeda setidaknya dalam enam bulan? Puyeng mikirnya.
Bayangkan bila aktivitas kampanye itu digelar di pelosok, di mana sampah seringkali hanya dibuang ke parit, ke sungai atau dibakar. Bayangkan pula ada berapa banyak sampah tergeletak sembarangan menunggu waktu ratusan tahun sebelum terurai di tanah.
Kita sibuk memikirkan segala hal berbau politik sebagai bangsa “melek politik”, tetapi kita lupa merefleksi dampak ekologis di balik kebisingan demokrasi ini.
Jangan-jangan kegembiraan berdemokrasi sebagai sebagai sebuah pesta, justru jadi duka lara bagi bumi. Hari ini pesta akan digelar dan dituntaskan, tetapi masalah sampah menggerogoti kita di kemudian hari.
Beban Sampah dan Eco Demokrasi
Peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Joko Pitoyo menuturkan, dalam 9 tahun kedepan, volume sampah padat di kota-kota besar dunia diperkirakan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025.
Volume tersebut, kata dia, mengalami kenaikan sekitar 77 persen dari realisasi tahun 2016, yang tercatat sebanyak 1,3 miliar ton (ANTARA, 2016).
Menurut Agus, mayoritas kenaikan jumlah sampah tersebut terjadi di kota-kota berkembang. Di Indonesia sendiri, jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai 151.921 ton per hari.
Hal itu berarti, setiap penduduk Indonesia secara rata-rata membuang sampah padat sebesar 0,85 kilogram (kg) setiap hari.
Agus Joko Pitoyo menemukan bahwa total sampah yang dihasilkan secara nasional hanya 80 persen yang berhasil dikumpulkan, dan sisanya terbuang mencemari lingkungan.
Volume sampah meningkat
Umumnya, sebanyak 1,5 persen membuang sampah ke laut; membuang ke kali/got sebanyak 5,3 persen; membakar sampah 24,8 persen, dan sebanyak 1,4 persen masyarakat yang menimbun sampahnya.
Yang diangkut petugas untuk dibuang ke TPA/TPS hanya sebanyak 63,9 persen; dibuat menjadi kompos 1,1 persen; dan didaur ulang sebanyak 0,6 persen.
Persentase ini menunjukkan bahwa setiap volume sampah meningkat, jumlah sampah yang mencemari lingkungan juga semakin besar.
Jadi, bisa dipastikan bahwa di momen Pemilu akbar 2019 ini, volume sampah berkali-kali lipat meningkat. Aktivitas kampanye dan APK adalah penyumbang sampah. Dengan kata lain, demokrasi kita belum ramah lingkungan.
Para pelaku politik termasuk juga regulasi di dalamnya tidak mengantisipasi masalah-masalah ekologis yang ditimbulkan akibat pesta demokrasi.
Ini agak paradoks sesungguhnya, mengingat visi berdemokrasi tak lain adalah kesejahteraan dan keadilan. Tetapi, bagaimana mungkin kesejahteraan sosial diwujudkan bila kita memiliki masalah pada basis kunci kehidupan kita yakni lingkungan?
Tahun 1997, Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey merilis buku Third World Political Ecology dengan satu asumsi pokoknya yakni “any change in environmental conditions must affect the political and economic status quo” atau setiap perubahan kondisi lingkungan tentu mempengaruhi status quo ekonomi-politik. Tesis ini seolah mengingatkan kita, betapa pentingnya aspek ekologis dalam kebijakan politik.
Pendeknya, ada dua hal, pertama kita perlu membangun suatu regulasi berdemokrasi yang memastikan tak abai terhadap aspek ekologis.
Kedua, visi pembangunan politik harus mempertimbangkan aspek-aspek jangka panjang diantaranya memikirkan isu lingkungan sebagai hal paling subtantif.
Pemilu akan usai, sampah telanjur meluber ke mana-mana, beban ekologis kita tentu bertambah. Ini pelajaran untuk masa depan, kita perlu berdemokrasi yang ramah lingkungan alias Eco-demokrasi.
Bila demokrasi telah melahirkan pemimpin baru, sejatinya demokrasi ini menciptakan inovasi musyawarah-mufakat yang memecahkan masalah-masalah akibat pemanasan global, perubahan iklim, degradasi lahan sebagai pusat vegetasi, kian tercemar dan terkontaminasinya air, deforestasi, kerusakan hutan, sampah, dan lain-lain.
Apakah Caleg atau Capres kita adalah aktor-aktor yang tepat dan sanggup menjalankan itu? Atau jangan-jangan kita salah pilih lagi untuk kesekian kalinya, persis seperti kebiasaan kita membuang sampah sembarangan.
