Rehabilitasi dan Pelestarian Mangrove Wajib Melibatkan Masyarakat

oleh -65 kali dilihat
Rehabilitasi dan Pelestarian Mangrove Wajib Melibatkan Masyarakat
FGD mengenai Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan yang digelar Pusat Kebijakan Strategis KLHK pada Rabu 18 Mei 2022 di Makassar - Foto: Ist

Klikhijau.com – Indonesia memiliki fokus intensif dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. Hal ini penting mengingat ekosistem mangrove memiliki manfaat strategis secara ekonomi, sosial dan ekologis.

Ekosistem mangrove merupakan sistem penyangga kehidupan yang memiliki kekayaan alam bernilai tinggi khususnya bagi penghidupan pesisir.

Seperti diketahui, mangrove memiliki berbagai manfaat yaitu fisik, biologi dan ekonomi. Manfaat secara fisik antara lain menahan abrasi air laut, menurunkan kandungan CO2 di udara (Blue Carbon), menahan badai dan angin yang bermuatan garam, penambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan pantai.

Adapun Manfaat secara biologi yaitu tempat hidup biota laut, sumber makanan bagi spesies yang ada dan manfaat secara ekonomi yaitu sebagai tempat pariwisata, sumber bahan kayu, bahan penghasil obat-obatan.

Namun demikian, dibalik banyak manfaat mangrove, keberadaannya tak lepas dari berbagai tekanan dan ancaman.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Strategis KLHK, Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc saat membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang digelar di Makassar (18/5).

KLIK INI:  Klik Ini, Pesan Siti Nurbaya Bagi Perempuan Pelestari Lingkungan

“Ekosistem mangrove ini sangat strategis, ia ibarat makcomblang antara laut dan daratan. Kita tahu Indonesia memiliki hutan mangrove yang luas mencapai 3,31 juta ha atau sekitar 20% dari total luas hutan mangrove dunia atau 16,53 juta ha,” jelas Thomas.

Meski demikian, Thomas menegaskan bahwa ancaman kerusakan ekosistem mangrove cukup tinggi antara lain karena alih fungsi lahan.

“Oleh sebab itu, pemulihan ekosistem mangrove harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga swasta, perguruan tinggi dan masyarakat,” tegas mantan Kepala Balai BKSDA Sulsel ini.

Menurut Thomas, saat ini pemerintah menargetkan penananaman mangrove seluas 5.000 ha hingga tahun 2024 dan mengaktifkan kelompok kerja mangrove di 34 provinsi (RPJMN 2020- 2024).

“Berdasarkan Renstra KLHK 2020-2024, KLHK menargetkan rehabilitasi hutan mangrove/pantai seluas 6.000 ha hingga tahun 2024. Pemerintah menargetkan pemulihan ekosistem mangrove seluas 1,95 juta ha pada tahun 2024 hingga mencapai 3,49 juta hektar pada tahun 2045 (Permenko No. 4 Tahun 2017),” tambahnya.

Pemerintah juga menetapkan program rehabilitasi mangrove menjadi salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak tahun 2020.

KLIK INI:  Pesan Rehabilitasi Mangrove, Presiden Jokowi Tanam Mangrove di Bengkalis dan Batam

PEN melalui Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) telah menyerap ratusan ribu HOK (Hari Orang Kerja) melalui penanaman bibit mangrove di ratusan ribu hektar areal pesisir yang terdegradasi.

Program ini diharapkan dapat menjadi stimulus perekonomian bagi masyarakat di sekitar dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Selain program RHL yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, perubahan iklim menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim.

FGD yang digelar Pusat Kebijakan Strategis KLHK dihadiri multipihak antara lain dari akademisi, LSM, media, pegiat lingkungan dan UPT KLHK Wilayah Sulawesi. Forum ini diharapkan melahirkan sejumlah masukan penting terhadap pemerintah mengenai pelestarian ekosistem mangrove.

KLIK INI:  Nilai Ekonomi Karbon Akan Diatur Resmi Pemerintah, Begini Nilai Plusnya!

Mangrove dan mitigasi perubahan iklim

Komitmen Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global tercermin dalam partisipasinya pada perjanjian paris yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.

Para negara pihak (party) yang telah meratifikasi Perjanjian Paris wajib menyampaikan Nationally Determined Contributions (NDC) dan Indonesia tetap mempertahankan target penurunan emisi GRK 29% dengan usaha sendiri sampai 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Mangrove, padang lamun dan kawasan rawa payau memiliki potensi cadangan carbon biru (blue carbon) yang sangat besar yaitu sebagai penyerap serta penyimpan carbon alami yang kapasitasnya melebihi hutan tropis daratan yang dapat berpeluang mendapatkan skema pembiayaan iklim.

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) 3 Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, kegiatan rehabilitasi mangrove merupakan bagian penting dalam pencapaian FoLU Net Sink 2030.

KLIK INI:  Kualitas Udara Jabodetabek pada 2021 Belum Membaik

Kegiatan rehabilitasi mangrove tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi saat ini masyarakat telah berperan dalam melakukan rehabilitasi dan penghijauan di lingkungan sekitarnya.

Pemerhati dan perintis mangrove Lantebung Pak Saraba yang juga hadir sebagai narasumber dalam FGD kali ini menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan mangrove.

“Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai mangrove agar mereka terlihat dalam pemeliharaan. Selain itu masyarakat juga harus bisa merasakan dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan ekosistem mangrove,” katanya.

Saraba mencontohkan bagaimana ia berjuang merintis mangrove di Lantebung yang penuh dinamika. Namun, dengan kegigihannya, mangrove Lantebung kini menjelma sebagai kawasan mangrove yang cukup baik di pesisir kota Makassar.

“Kita perlu perjuangan dan komitmen tinggi dalam melestarikan mangrove. Sebagai contoh, beberapa jenis mangrove memiliki proses pertumbuhan yang lambat. Itulah sebabnya, sekali terjadi pengrusakan maka diperlukan waktu berpuluh tahun untuk memulai kembali,” pungkas Saraba.

KLIK INI:  Pandemi Ubah Kawasan Wisata Mangrove Luppung jadi Lumpuh