Klikhijau.com – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tonggak penting dalam perjalanannya untuk mencapai target pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut dan Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia (National Plastic Action Partnership – NPAP) (29/6) pada Konferensi Kelautan PBB 2022.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Pemerintah Kabupaten Malang, bersama dengan organisasi nirlaba global the Alliance to End Plastic Waste (the Alliance), telah bermitra untuk meluncurkan program Bersih Indonesia: Eliminasi Sampah Plastik (Bersih Indonesia).
Pengumuman global ini datang sekitar 1.5 bulan setelah acara peluncuran program Bersih Indonesia di Malang, Indonesia pada 18 Mei lalu.
Program ini adalah salah satu kemitraan publik-swasta terbesar di dunia untuk pengelolaan sampah dan bertujuan untuk membantu meningkatkan proses pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah plastik di Indonesia.
Program ini juga bertujuan untuk mendemonstrasikan model pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan secara finansial di negara berkembang, yang dapat ditingkatkan dan dijadikan contoh di seluruh Indonesia serta negara-negara lain.
Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN dan dengan populasi lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia adalah pemain kunci untuk mengurangi sampah plastik, baik secara regional maupun global. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia bermitra dengan Global Plastic Action Partnership dan menjadi negara pertama yang memperkenalkan NPAP.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target nasional pengurangan sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025 serta pengurangan polusi plastik mendekati nol pada tahun 2040.
Untuk mencapai target ini, Indonesia memerlukan investasi modal sekitar US$18 miliar untuk pengelolaan dan daur ulang sampah di antara tahun 2017 dan 2040, dengan sekitar US$1 miliar per tahun untuk pembiayaan operasional tambahan untuk pengelolaan sampah padat pada tahun 2040.
Pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dan pengurangan sampah plastik telah menjadi salah satu prioritas nasional Pemerintah Indonesia. Sebagaimana juga mobilisasi modal untuk sistem pengelolaan sampah, yang seringkali mengalami kekurangan dana karena tantangan ekonomi modal dan biaya operasional yang tinggi serta aliran pendapatan yang lemah.
Selain meningkatkan pengumpulan, pemilahan, pemrosesan, dan daur ulang sampah, program Bersih Indonesia juga dirancang untuk menjawab tantangan pembiayaan di dua sisi, yaitu dengan mengoptimalkan biaya operasional dan meningkatkan aliran pendapatan melalui biaya pengumpulan sampah di seluruh kabupaten serta pendapatan yang lebih tinggi dari bahan-bahan yang bersangkutan.
Rencananya adalah untuk mengimplementasikan program ini secara bertahap di tiga kabupaten di Jawa, yaitu Malang, Magelang dan Sukabumi, sehingga melayani lebih dari 6.5 juta penduduk secara keseluruhan.
Dengan kapasitas penuh, ketiga sistem tersebut diharapkan dapat mengumpulkan lebih dari 800,000 ton sampah padat perkotaan dan mengalihkan sekitar 140,000 ton sampah plastik setiap tahunnya dengan potensi untuk menciptakan sekitar 8,000 pekerjaan.
Program Bersih Indonesia, yang merupakan inisiatif multi-tahun, telah dimulai di Malang, kabupaten terbesar kedua di Jawa Timur. Fase pertama diharapkan dapat melayani lebih dari 2.6 juta orang dan akan dikembangkan dengan biaya US$29 juta, yang akan didanai sepenuhnya oleh the Alliance.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan Inovasi dan kolaborasi sangat penting untuk mengatasi masalah sampah plastik.
Menurutnya, Program Bersih Indonesia harus mampu memadukan model pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah plastik dan memfasilitasi pengembangan ekosistem yang berada di hilir.
“Hal ini dapat menciptakan aliran pendapatan baru untuk mengekstrak nilai maksimum dari bahan-bahan seperti kaca, kertas, logam, dan sampah plastik,” katanya.
Kristin Hughes, Direktur Global Plastic Action Partnership, World Economic Forum mengatakan global Plastic Action Partnership dan cabang-cabang nasionalnya didirikan untuk membantu mendorong perubahan secara signifikan, yang sesuai dengan skala tantangan sampah plastik masa kini.
“Kolaborasi multi-pihak mencerminkan peran dan tanggung jawab yang semua pelaku, mulai dari industri hingga pemerintah dan masyarakat, miliki untuk menghilangkan sampah plastik di lingkungan. Program Bersih Indonesia adalah representasi jenis aksi kolektif yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan ini,” katanya.
Sementara itu, Jacob Duer, President dan CEO the Alliance, mengatakan Program Bersih Indonesia dibangun di atas momentum yang diciptakan oleh pemerintah untuk memajukan kapasitas dan kemampuan pengelolaan sampah di Indonesia.
Menurutnya, program ini juga berpotensi untuk membuat blueprint untuk sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan secara finansial di negara berkembang, di mana investasi di bidang ini merupakan rintangan yang cukup besar dari tahun ke tahun.
“The Alliance mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Malang atas dukungan dan kerja samanya yang sangat berharga dalam program ini. The Alliance dan seluruh mitranya berharap dapat melanjutkan kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan sistem yang dapat mendukung pencapaian target Indonesia bebas sampah plastik.”
